Disebut TGPF Bertemu Novel, Iriawan Bilang "Wajarlah Saya Silaturahim.."

Kompas.com - 11/07/2019, 11:38 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017). IstimewaKapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochammad Iriawan mengaku pernah bertemu dengan Novel Baswedan di Polda Metro Jaya dan berdiskusi perihal kemungkinan kerja sama antara polisi dan KPK dalam penanganan kasus.

"Kemudian kita diskusi di kantor, berkaitan dengan penanganan kasus-kasus oleh KPK, bisa ga kolaborasi, terutama kasus besar, itu substansi pertama pertemuan saya (dengan Novel)," ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule ini kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Salah satu sahabat Novel, katanya, merupakan anggota Iwan saat masih menjabat di Polda Metro Jaya. Selain itu, Novel juga merupakan mantan anggota polisi.

Baca juga: Penjelasan TGPF soal Pemeriksaan Mantan Kapolda Metro Jaya Iriawan dalam Kasus Novel

Pertemuan itu dikatakannya menjadi salah satu hal yang ditanyakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan kepada Iwan sekitar dua bulan yang lalu.

Selain itu, tim gabungan juga menanyakan soal kunjungan Iwan ke rumah Novel.

Iwan, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), mengungkapkan bahwa kunjungan itu dalam rangka silaturahmi saat anak Novel lahir. Saat kunjungan itu, ia menuturkan bahwa sahabat Novel turut hadir.

"Wajarlah saya silaturahmi ya, ya itu saja, sudah," katanya.

Baca juga: Diperiksa TGPF Kasus Novel, Ini Penjelasan Mantan Kapolda Metro Jaya

Jenderal berbintang tiga ini pun mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut tidak terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Iwan pun mengaku tidak pernah memperingatkan Novel perihal penyerangan tersebut.

"Enggak ada, enggak ada (pernah memperingatkan)," tutur Iwan.

Ia juga menyebutkan tidak pernah ditanyai perihal dugaan keterlibatan jenderal polisi lain karena Iwan mengaku tidak mengetahui perihal kasus tersebut.

Baca juga: Novel Baswedan Minta TGPF Fokus Temukan Pelaku Lapangan

Sebelumnya, anggota TGPF Kasus Novel Baswedan, Hendardi, menyatakan, perwira Polri berpangkat jenderal bintang tiga yang diperiksa terkait kasus Novel ialah mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Mochammad Iriawan.

"Pak Iriawan ya yang kami periksa. Karena Pak Iriawan saat menjadi Kapolda Metro Jaya beberapa kali bertemu dengan Novel, ya kami periksa hubungannya apa, dalam rangka apa, dan sebagainya," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2019).

Hendardi menyampaikan, selain Iriawan, tidak ada lagi perwira Polri berpangkat jenderal bintang tiga yang diperiksa TGPF.

Baca juga: Tak Ingin Kasus Munir Terulang, Amnesty Desak Polri Buka Laporan TGPF Kasus Novel

Kapasitas Iriawan saat diperiksa pun berstatus sebagai saksi. "Kapasitasnya saksi. Yang bintang tiga Pak Iriawan saja, siapa lagi bintang tiga, saya kira enggak ada lagi selain Pak Iriawan," ujar dia.

Ia juga mengatakan, Iriawan diperiksa untuk mendalami tujuan ataupun alasannya bertemu Novel.

Kendati demikian, menurut dia, pemeriksaan Iriawan bukan berarti TGPF mencurigainya sebagai pelaku penyerangan Novel.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X