Kabinet Jokowi, Oposisi, dan Demokrasi

Kompas.com - 11/07/2019, 09:24 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

Sebab, karakter partai politik kita yang sarat modal finansial akan terancam kehidupannya bila tidak dapat menempatkan kadernya di kabinet.

Kekeringan sumber finansial di tengah pesta pora menggilanya ongkos politik dalam pemilu, pileg maupun pilkada tidak menguntungkan bagi mereka yang berada di kubu oposisi.

Desain konstruksi di atas, mau tidak mau merembet pada isu bagaimana rekayasa sistem ketatanegaraan agar demokrasi melembaga. Bukan basa basi. Apalagi lips service dari pidato selebritis elite politik.

Akhirnya, kembali berpulang pada komitmen bagaimana membangun jumlah partai politik sederhana. Edukasi publik anti politik uang. Ujungnya, pembenahan kapasitas di tubuh partai politik.

Sungguh anomali luar biasa, jika partai politik memuja atau bergantung pada sosok yang diusungnya hanya karena popularitasnya atau karena banyaknya uang di kantong sosok itu, padahal ia bukan kader partai.

Tanpa sadar, apabila tidak ada perbaikan mendasar, partai bisa bersalin rupa menjadi calo bagi siapa saja yang tergoda pada kekuasaan dan berjuang merebutnya dengan cara apapun.

Demokrasi impian

Belum lama ini, Steven Levitsky dan Daniel Zilbatt menerbitkan buku yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berjudul Bagaimana Demokrasi Mati (Gramedia, 2018).

Buku ini bercerita, di antaranya, bagaimana kehadiran seorang tiran atau fasis, sekaliber Adolf Hitler sekalipun, muncul melalui mekanisme konstitusional pemilu.

Semula, ketenaran Adolf Hitler yang punya massa cukup banyak mengundang pemerintahan lama khususnya Presiden von Papen untuk melakukan tanda kutip “perjanjian dengan iblis”.  

Hitler didorong berkuasa untuk mengatasi persoalan krisis ekonomi Jerman.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X