Kabinet Jokowi, Oposisi, dan Demokrasi

Kompas.com - 11/07/2019, 09:24 WIB
Korupsi. s3images.coroflot.comKorupsi.

Ada beberapa catatan menyangkut pembentukan kabinet.  

Pertama, pertarungan komposisi menteri yang bersumber dari kalangan profesional dan menteri representasi partai politik.

Hal ini merefleksikan tingkat dinamika negosiasi yang ketat. Dipastikan, satu sama lain memiliki kekuatan dan kelemahan.

Namun, yang terpenting, jangan sampai mengorbankan kepentingan atau urusan publik hanya karena tekanan representasi partai politik.

Minimal baik menteri kalangan partai maupun profesional, tidak menggadaikan integritas, kompetensi dan kapasitas dalam mengurus negara.

Kedua, persoalan korupsi. Baik dalam pemerintahan SBY-JK maupun Jokowi-JK, jeratan korupsi dialami para menterinya.

Skandal ini tentu harus digali ke akar. Mengapa korupsi berulang di tubuh kabinet, siapa pun presidennya?

Adakah korelasinya dengan biaya politik mahal, partai politik terlalu banyak dan kesadaran politik publik yang lemah sehingga permisif pada politik uang?

Jika akar tidak dibongkar dan dibenahi maka korupsi menjadi legenda abadi dalam aib demokrasi Indonesia.

Ketiga, dilema rekrut calon menteri dari kubu Prabowo-Sandi. Tidak dapat dielakkan kemenangan tipis pada Pilpres 2019 memaksa (suka tidak suka) Presiden Jokowi mempertimbangkan menteri bersumber dari kubu Prabowo-Sandi.

Ini menimbulkan perdebatan tersendiri. Satu sisi, ada kosakata rekonsiliasi untuk meneduhkan ketegangan pasca-pilpres dengan mengakomodasi calon menteri dari kubu Prabowo-Sandi. Namun sisi lain, bukan mustahil, menimbulkan pro kontra di internal koalisi Jokowi.

Sebab, ini menyangkut akses dan balas budi pasca-pilpres. Ketegangan demikian memerlukan keterampilan artikulasi, lobi, dan negosiasi dari Jokowi agar tidak menimbulkan konflik baru yang berdampak ke publik.

Nasib oposisi

Di tubuh parlemen, partai oposisi sebenarnya lazim mengemuka di sistem parlementer. Hal ini tidak terlalu terungkap di sistem presidensial---seperti di Amerika Serikat yang hanya ada dua partai.

Karena otomatis, partai yang kalah dalam pilpres akan menjadi sparring patner dengan kubu pemerintahan di parlemen.

Namun, apa pun penjelasan perbandingan ketatanegaraanya, tidak dapat disangkal, kebutuhan oposisi penting, apalagi dalam konteks Indonesia.

Pertama, oposisi bisa menjadi ‘devil advocate’ yang akan membayangi pemerintahan untuk menunjukkan kekeliruan atau kelemahan pemerintahan. Sehingga, pemerintah (eksekutif) dapat segera memperbaiki diri dan memulihkan kapasitasnya.

Kedua, oposisi dapat berfungsi sebagai sinyal atau alarm dari potensi otoritarian. Sebab, apabila seluruh partai politik hanya berkubu pada pemerintah maka pemerintah yang sewenang-wenang dan mencabut hak publik pun tidak akan terasa.

Ini selaras dengan bangunan ketatanegaraan kita, sejak merdeka, menurut JCT Simorangkit (Hukum dan Konstitusi Indonesia, 1987:154) bahwa UUD 1945 tidak mengenai “the king can do no wrong”.

Sebab, ada DPR yang akan mengawasi tindakan pemerintah. Dengan kata lain, diasumsikan terdapat check and balances antar cabang kekuasaan (legislatif-eksekutif) dan oposisi berkontribusi besar dalam konteks demikian.

Ilustrasi.SHUTTERSTOCK Ilustrasi.

Persoalannya, dalam riil politik Indonesia, menjadi oposisi sejati dianggap kurang bergengsi. Dan, ini yang lebih parah, tidak jelas benefit-nya bagi keberlangsungan partai.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X