Kabinet Jokowi, Oposisi, dan Demokrasi

Kompas.com - 11/07/2019, 09:24 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

Meski demikian, sistem pemerintahan presidensial kita tidak sepenuhnya autentik. Ada beberapa basis inkonsisten. Seperti pada ketentuan di satu sisi presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945) sebagai bentuk hak prerogatif Presiden.

Namun di sisi lain, Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian, paling banyak 34 kementerian.

Demikian pula timbul ketidak laziman dalam sistem presidensial Indonesia karena dibasiskan pada multi partai.

Padahal, menurut Scott Mainwaring,(1990:2), sangat sukar terbentuk pemerintahan stabil di sistem presidensial jika berbasis multi partai dan koalisi partai.

Ini terjadi pada fenomena tersanderanya Presiden SBY-JK pada masa pemerintahannya dalam tekanan partai politik yang menjadi koalisinya.

Hal serupa juga tampak pada periode Presiden Jokowi-JK dengan bongkar pasang kabinet. Sampai terbawa istilah “petugas partai” dalam diskursus pengamatan politik kontemporer kita.

Tulisan ini hendak melacak berbagai isu dan pemikiran yang perlu ditimbang dalam menyelamatkan sistem presidensial dan demokrasi secara kompatibel.

Pertaruhan kabinet

Sebuah pesan kritis dikirim oleh Nurliah Nurdin dan Saafroedin Bahar dalam buku Sarah Nuraini Siregar (editor), Sistem Presidensial Dari Soekarno ke Jokowi, (2018: 467) soal Presiden Jokowi.

Menurutnya, tantangan terberat Jokowi dalam membentuk kabinet adalah ia harus bisa “menjawab gejolak ekspektasi masyarakat dengan tetap berpegang pendekatan populisnya.

Dia harus memiliki keberanian untuk bertindak sebagai presiden. Kalau tidak, ia akan merusak kepercayaan publik yang ia nikmati yang membuatnya menjadi presiden terpilih”. Lebih buruk lagi, demokrasi Indonesia hanya akan  menguntungkan elite semata.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X