KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi MA atas Syafruddin Temenggung

Kompas.com - 11/07/2019, 08:33 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan mengambil langkah hukum secepatnya setelah Mahkamah Agung (MA) memutus bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus dugaan korupsi BLBI di tingkat kasasi.

"Upaya hukum itu secepatnya akan dilakukan begitu kami selesai melakukan analisis terhadap putusan lengkap atau putusan kasasi secara lengkap yang kami terima dari MA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Hingga saat ini, KPK belum menerima putusan kasasi lengkap dari MA.

KPK baru menerima tiga halaman petikan putusan tersebut sebagai dasar eksekusi, yakni pembebasan Syafruddin dari tahanan.

"Sementara untuk menentukan langkah hukum berikutnya karena kami kan perlu tahu kenapa tiba-tiba ada hakim yang mengatakan ini adalah ranah perbuatan perdata, kenapa ada hakim yang mengatakan ini ranah administrasi, itu tentu tidak lahir tiba-tiba hanya pada amar putusan," ujar Febri.

"Dalam konstruksi dan sistematika menyusun putusan, kami yakin sekali pasti ada pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan itu," kata dia lagi.

Baca juga: KPK Belum Terima Salinan Putusan Syafruddin Temenggung

Sebelumnya, putusan MA terhadap Syafruddin tidak diambil dengan suara bulat. Tiga orang hakim memiliki pendapat yang berbeda.

Pertama, Ketua Majelis Salman Luthan menyatakan sependapat dengan Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan vonis bersalah pada terdakwa karena terbukti melakukan korupsi.

Kedua, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago mengatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan perdata dan Hakim Anggota M Askin mengatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan administrasi.

Menurut Febri, berbagai kemungkinan upaya hukum biasa dan hukum luar biasa dalam penanganan perkara ini akan dipertimbangkan dan dianalisis KPK secara matang.

"Artinya dalam perkara-perkara yang terkait dan juga dengan putusan kasasi ini, akan kami pertimbangkan dan dianalisis secara matang agar kemudian langkah tersebut benar-benar langkah yang signifikan sebagai upaya untuk tetap menangani kasus BLBI dan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang sangat besar itu," tutur dia. 

Pada Selasa (9/7/2019), majelis kasasi MA memutuskan Syafruddin tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari tahanan.

Syafruddin merupakan terdakwa perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI.

Baca juga: Syafruddin Temenggung Habiskan Waktu di Tahanan dengan Menulis Buku..

Putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pada 2 Januari 2019, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Syafruddin lantas mengajukan kasasi ke MA hingga akhirnya diputus bebas. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Nasional
Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

Nasional
Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Nasional
Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Nasional
Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Nasional
Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Nasional
BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

Nasional
Indonesia Berharap AS Perkuat Kerja Sama di Sektor Ketahanan Kesehatan

Indonesia Berharap AS Perkuat Kerja Sama di Sektor Ketahanan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X