Kepulangan Rizieq Shihab yang Terkendala Denda Izin Tinggal di Arab Saudi...

Kompas.com - 11/07/2019, 06:56 WIB
Pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab berbuka puasa bersama Zakir Naik di  kediaman Syekh Kholid Al Hamudi di Arab Saudi pada Selasa (13/6/2017). IstimewaPimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab berbuka puasa bersama Zakir Naik di kediaman Syekh Kholid Al Hamudi di Arab Saudi pada Selasa (13/6/2017).

Ronny mengatakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebut, negara tidak boleh melarang warga negara Indonesia untuk pulang ke Indonesia.

"Sepanjang dia masih warga negara, UU kita tentang kewarganegaraan tidak membolehkan kita untuk menolak warga negara Indonesia yang mau kembali ke Indonesia," ujar Ronny.

Menurut dia, pihak Imigrasi hanya berwenang mencekal WNI untuk bepergian ke luar negeri karena alasan hukum, bukan melarang WNI kembali ke Indonesia.

Ia juga menyampaikan, pihak Imigrasi pun baru bisa memulangkan WNI apabila ada permintaan dari pihak penegak hukum atau terjadi masalah keimigrasian seperti habisnya masa berlaku paspor.

"Enggak bisa paspor itu sudah habis masa berlakunya dipakai lagi, dia sudah ilegal, ilegal sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi dengan paspor," kata Ronny.

Tak dapat dikaitkan dengan rekonsiliasi

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN), Arsul Sani, tak sepakat jika pemulangan Rizieq ke Tanah Air menjadi bagian dari wacana rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Arsul, rekonsiliasi tidak bisa dibarter dengan kasus hukum tertentu.

Sebab, rekonsiliasi merupakan wadah bagi pihak-pihak yang berkontestasi secara politik dalam pilpres, baik para elite partai politik maupun para pendukung kedua pasangan capres-cawapres.

"Menurut saya rekonsiliasi itu tidak bisa dibarter dengan proses (kasus) hukum. karena rekonsiliasi itu adalah wilayahnya pihak-pihak yang berkontestasi politik sedangkan soal perkara hukum itu wilayahnya penegak hukum," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Arsul memahami adanya ketakutan bahwa kasus Rizieq akan kembali diproses jika ia memutuskan kembali ke Indonesia.

Baca juga: Apa Kabar Kasus dan Laporan terhadap Rizieq Shihab di Kepolisian?

Kendati demikian, Arsul menilai masih ada cara untuk menangani ketakutan itu.

Empat partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memiliki perwakilan di parlemen sebenarnya bisa meminta diadakannya rapat kerja dengan Kapolri.

Dalam rapat tersebut, mereka dapat meminta kejelasan seluruh kasus yang menjerat Rizieq.

"Jadi harus jelas dulu apa sih kasusnya, tapi tidak bisa kemudian mengatakan itu bagian dari yang harus dipenuhi. Kalau gitu kan mana yang wilayah penegakan hukum dan mana yang wilayah politik enggak bisa dibedakan," kata Arsul.

Selain itu, Arsul mengatakan, seharusnya Rizieq tak perlu takut kasusnya akan kembali diproses saat tiba Indonesia.

Sebab, jika para elite dan pendukungnya meyakini kasus tersebut merupakan kriminalisasi, maka Rizieq akan terbebas dari proses hukum.

"Saya percaya kasus apa pun kalau itu katakanlah benar ada kriminalisasi. Kriminalisasi itu kan artinya suatu tindakan bukan perbuatan pidana atau tidak ada perbuatannya tapi dipidanakan. Pasti akan bebas kok," ucap Sekjen PPP itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Nasional
KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Nasional
Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Nasional
Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Nasional
BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Nasional
Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Nasional
Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Nasional
Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Nasional
Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Nasional
Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Nasional
Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Nasional
Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.