Fraksi PPP: Kewenangan Penyadapan KPK Tak Bisa Dikecualikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak sepakat jika kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyadap dikecualikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Menurut Arsul, tidak ada peraturan perundang-undangan maupun doktrin ilmu hukum yang dapat menjustifikasi pengecualian kewenangan KPK.

"Saya berpendapat sebagai orang yang berlatarbelakang praktisi hukum maka tidak ada justifikasinya baik secara hukum maupun perundang-undangan maupun secara doktrin ilmu hukum untuk mengecualikan RUU penyadapan ini tidak berlaku bagi KPK. Saya melihat tidak ada," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Anggota Komisi III Tak Sepakat KPK Dikecualikan dalam RUU Penyadapan

Arsul mengatakan, jika DPR dan pemerintah sepakat untuk memiliki undang-undang yang mengatur soal mekanisme penyadapan, aturan tersebut harus mencakup seluruh institusi yang memiliki kapasitas menyadap.

Artinya, tidak hanya lembaga penegak hukum, tapi juga institusi lain yang tak memiliki fungsi non-pro yustisia, seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

Di sisi lain, kata Arsul, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2010 menyatakan bahwa mekanisme penyadapan harus diatur dalam undang-undang.

Namun ia menekankan bahwa dalam putusan itu MK tidak menyebut bahwa kewenangan KPK dalam menyadap dapat dikecualikan.

"Kalau mau undang-undang sendiri harus diatur. Kalau mau hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum ya enggak perlu UU sendiri, masukan saja ke dalam KUHAP," kata Arsul.

"Tidak ada kemudian putusan MK yang mengatakan yang harus diatur dalam hal menyadap itu hanya Polri dan Kejaksaan dan kalau KPK enggak. Kan enggak bilang begitu. Karena itu harus berlaku semuanya," ucapnya.

Berdasarkan draf RUU Penyadapan per 2 Juli 2019, Pasal 5 mengatur tiga ketentuan pelaksanaan penyadapan. Pertama, pelaksanaan penyadapan dilakukan berdasarkan ketentuan dan proses hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Kedua, penyadapan wajib memperoleh penetapan pengadilan. Dan ketiga, pelaksanaan penyadapan dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung dengan lembaga peradilan.

Baca juga: RUU Penyadapan yang Tak Lagi Memangkas Kewenangan KPK...

Kemudian Pasal 6 ayat (1) menyatakan, pelaksanaan penyadapan dilakukan pada tahap penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Namun, dalam Pasal 6 ayat (3), dinyatakan bahwa seluruh ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Adapun, ketentuan pelaksanaan penyadapan mencakup pada kasus korupsi yang menjadi kewenangan Polri dan Kejaksaan, perampasan kemerdekaan atau penculikan, perdagangan orang, penyeludupan, pencucian dan/atau pemalsuan uang, psikotropika dan/atau narkotika, penambangan tanpa izin, penangkapan ikan tanpa izin, kepabeanan dan perusakan hutan.