Menangis di Gedung DPR, Baiq Nuril Yakin Keadilan Akan Terwujud

Kompas.com - 10/07/2019, 15:50 WIB
PK Baiq Nuril Maknun ditolak MA. Nuril dituduh telah merekam dan menyebarkan percakapan asusila mantan Kepala Sekolahnya, H Muslim KOMPAS.com/FITRI RACHMAWATI PK Baiq Nuril Maknun ditolak MA. Nuril dituduh telah merekam dan menyebarkan percakapan asusila mantan Kepala Sekolahnya, H Muslim
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena merekam percakapan mesum kepala sekolah tempatnya bekerja, mendatangi Gedung DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baiq Nuril diterima oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil serta Anggota Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka.

Kuasa hukum Baiq Nuril Joko Jumadi mengatakan, kedatangan ke gedung DPR ini untuk meminta wakil rakyat mendukung pemberian amnesti kepada kliennya. Sebab sesuai aturan, Presiden harus mendapat pertimbangan dari DPR sebelum menerbitkan amnesti.

"Mudah mudahan kami bisa mendapat angin segar dari Komisi III. Minimal dari Fraksi PKS," kata Joko.

Baca juga: Menkumham Sebut Pembahasan Amnesti Baiq Nuril Sudah 70 Persen

"Jika nantinya Presiden mengajukan surat minta pertimbangan ke DPR, mudah mudahan fraksi PKS mau memberi pertimbangan untuk amnesti," sambungnya.

Sementara itu, Baiq Nuril tak mampu menahan tangis saat bicara di hadapan awak media.

"Sebenarnya saya tak ingin jadi konsumsi publik, karena bagaimanapun anak-anak saya pasti menonton. Dan saya tidak ingin mereka melihat ibunya menangis," kata Baiq Nuril sambil mengelap air mata di pipinya.

Baca juga: Penggalangan Dana Denda Baiq Nuril Kurang Rp 83 Juta Lagi


Ia sempat berhenti bicara selama beberapa detik karena tangisnya pecah. Nasir Djamil dan Rieke pun mencoba menyemangati. Setelah tangisnya mereda, Baiq Nuril melanjutkan bicara.

"Tapi saya yakin kebenaran dan keadilan akan terjadi," kata dia.

Adapun Nasir Djamil meyakini seluruh fraksi di Komisi III DPR akan mendukung Amnesti untuk Baiq Nuril. Nasir melihat kasus yang menjerat Baiq Nuril ini justru merupakan momentum untuk mengedepankan restorative justice atau hukum yang lebih berkeadilan.

"Saya yakin seluruh fraksi memberikan dukungan," kata Nasir.

Baca juga: Anggota Komisi III Buka Pintu Bila Jokowi Pertimbangkan Amnesti Baiq Nuril

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, pembahasan pendapat hukum bagi amnesti Baiq Nuril sudah mencapai 70 persen.

Menurut Yasonna, pertimbangan dari para ahli hukum dibutuhkan supaya pendapat hukum yang dibuat mempunyai argumen kuat ketika Presiden mengajukan pertimbangan amnesti ke DPR nantinya.

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012.

Baca juga: Susun Pendapat Hukum soal Baiq Nuril, Tim Pakar Serahkan Hasilnya ke Jokowi Pekan Ini

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

Baca juga: LPSK Dukung Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA. 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Nasional
Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Nasional
Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Nasional
Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Nasional
Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Nasional
Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Nasional
Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Nasional
Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X