Menangis di Gedung DPR, Baiq Nuril Yakin Keadilan Akan Terwujud

Kompas.com - 10/07/2019, 15:50 WIB
PK Baiq Nuril Maknun ditolak MA. Nuril dituduh telah merekam dan menyebarkan percakapan asusila mantan Kepala Sekolahnya, H Muslim KOMPAS.com/FITRI RACHMAWATI PK Baiq Nuril Maknun ditolak MA. Nuril dituduh telah merekam dan menyebarkan percakapan asusila mantan Kepala Sekolahnya, H Muslim
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena merekam percakapan mesum kepala sekolah tempatnya bekerja, mendatangi Gedung DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baiq Nuril diterima oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil serta Anggota Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka.

Kuasa hukum Baiq Nuril Joko Jumadi mengatakan, kedatangan ke gedung DPR ini untuk meminta wakil rakyat mendukung pemberian amnesti kepada kliennya. Sebab sesuai aturan, Presiden harus mendapat pertimbangan dari DPR sebelum menerbitkan amnesti.

"Mudah mudahan kami bisa mendapat angin segar dari Komisi III. Minimal dari Fraksi PKS," kata Joko.

Baca juga: Menkumham Sebut Pembahasan Amnesti Baiq Nuril Sudah 70 Persen

"Jika nantinya Presiden mengajukan surat minta pertimbangan ke DPR, mudah mudahan fraksi PKS mau memberi pertimbangan untuk amnesti," sambungnya.

Sementara itu, Baiq Nuril tak mampu menahan tangis saat bicara di hadapan awak media.

"Sebenarnya saya tak ingin jadi konsumsi publik, karena bagaimanapun anak-anak saya pasti menonton. Dan saya tidak ingin mereka melihat ibunya menangis," kata Baiq Nuril sambil mengelap air mata di pipinya.

Baca juga: Penggalangan Dana Denda Baiq Nuril Kurang Rp 83 Juta Lagi


Ia sempat berhenti bicara selama beberapa detik karena tangisnya pecah. Nasir Djamil dan Rieke pun mencoba menyemangati. Setelah tangisnya mereda, Baiq Nuril melanjutkan bicara.

"Tapi saya yakin kebenaran dan keadilan akan terjadi," kata dia.

Adapun Nasir Djamil meyakini seluruh fraksi di Komisi III DPR akan mendukung Amnesti untuk Baiq Nuril. Nasir melihat kasus yang menjerat Baiq Nuril ini justru merupakan momentum untuk mengedepankan restorative justice atau hukum yang lebih berkeadilan.

"Saya yakin seluruh fraksi memberikan dukungan," kata Nasir.

Baca juga: Anggota Komisi III Buka Pintu Bila Jokowi Pertimbangkan Amnesti Baiq Nuril

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, pembahasan pendapat hukum bagi amnesti Baiq Nuril sudah mencapai 70 persen.

Menurut Yasonna, pertimbangan dari para ahli hukum dibutuhkan supaya pendapat hukum yang dibuat mempunyai argumen kuat ketika Presiden mengajukan pertimbangan amnesti ke DPR nantinya.

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012.

Baca juga: Susun Pendapat Hukum soal Baiq Nuril, Tim Pakar Serahkan Hasilnya ke Jokowi Pekan Ini

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

Baca juga: LPSK Dukung Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X