Menkumham Sebut Pembahasan Amnesti Baiq Nuril Sudah 70 Persen

Kompas.com - 10/07/2019, 12:38 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seusai meresmikan  Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi, Rabu (10/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seusai meresmikan Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi, Rabu (10/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, pembahasan pendapat hukum bagi amnesti Baiq Nuril sudah mencapai 70 persen.

"(Penyusunan pendapat hukum) masih (berlangsung), sudah kira-kira 70 persen tetapi saya mau supaya lebih lengkap lah," kata Yasonna usai meresmikan Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi, Rabu (10/7/2019).

Yasonna mengaku belum bisa memastikan kapan pendapat hukum itu selesai disusun. Sebab, kata Yasonna, pihaknya masih menerima berbagai masukan dari sejumlah ahli hukum terkait wacana amnesti tersebut.

Baca juga: Penggalangan Dana Denda Baiq Nuril Kurang Rp 83 Juta Lagi

Menurut Yasonna, pertimbangan dari para ahli hukum dibutuhkan supaya pendapat hukum yang dibuat mempunyai argumen kuat ketika Presiden mengajukan pertimbangan amnesti ke DPR nantinya.

"Saya masih terus mencoba melakukan kajian-kajian lain dari prespektif-persepektif lain supaya nanti informasi yang utuh bisa diberikan kepada Presiden," ujar Yasonna.

Yasonna pun meminta masyarakat bersabar karena Kejaksaan Agung pun sudah memutuskan akan menunda eksekusi penahanan terhadap Baiq Nuril.

Baca juga: Anggota Komisi III Buka Pintu Bila Jokowi Pertimbangkan Amnesti Baiq Nuril

"Jaksa Agung kan sudah menyampaikan bahwa beliau akan menunda eksekusi, jadi kita masih punya waktu yang baik untuk mencari apa solusi yang baik," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Baiq Nuril meminta amnesti dari Presiden Joko Widodo setelah peninjauan kembali yang diajukannya ditolak MA.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM menyusun pendapat hukum bersama sejumlah pakar hukum untuk memperkuat argumentasi amnesti yang akan diberikan Jokowi.

Baca juga: Susun Pendapat Hukum soal Baiq Nuril, Tim Pakar Serahkan Hasilnya ke Jokowi Pekan Ini

Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari Kepsek berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut.

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

Baca juga: LPSK Dukung Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X