Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Pihak Rizieq Shihab Tak Mau Ikut Campur

Kompas.com - 10/07/2019, 11:53 WIB
Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menunjukkan tesisnya sebelum diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, Senin (13//2/2017). KOMPAS.com/PUTRA PRIMAPemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menunjukkan tesisnya sebelum diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, Senin (13//2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana rekonsiliasi kubu dua petarung dalam Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kian menguat. Kedua kubu memberi sinyal untuk mendorong pertemuan keduanya dalam waktu dekat.

Namun, di tengah isu tersebut muncul nama Rizieq Shihab, pimpinan Front Pembela Islam (FPI). Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang berdiri di belakang Prabowo mengajukan syarat rekonsiliasi, yakni memulangkan Rizieq ke Tanah Air.

Pengacara Rizieq yang juga salah satu pengurus FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan, pihaknya enggan mengomentari soal upaya rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi tersebut. Menurut dia, masalah tersebut merupakan urusan politisi.

“Kami dari kuasa hukum tidak mau ikut campur, tidak mau tahu masalah itu,” ujar Sugito kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Rizieq Shihab di Tengah Wacana Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo...

Sugito mengatakan, FPI dan Rizieq enggan masuk ke ranah politik. Saat ini yang ingin diperjuangkan Rizieq adalah terbebas dari cekalan pemerintah Arab Saudi dan pulang ke Indonesia.

“Kalau masalah kepulangan, dari awal sudah mau pulang. Tapi kan kena cekal,” kata Sugito.

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews, pada pertengahan 2018 Rizieq dikabarkan tak diizinkan pemerintah Arab Saudi untuk bepergian ke luar negeri. Saat itu Rizieq hendak ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya. Dubes Saudi beralasan, Rizieq telah dicekal karena masalah visa yang kedaluwarsa.

Baca juga: Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Diniai Tak Menyangkut Kepentingan Perorangan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo. Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian. Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat.

Baca juga: TKN dan BPN Yakin Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Terjadi Usai Putusan MK

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X