Kompas.com - 10/07/2019, 11:53 WIB
Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menunjukkan tesisnya sebelum diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, Senin (13//2/2017). KOMPAS.com/PUTRA PRIMAPemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menunjukkan tesisnya sebelum diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, Senin (13//2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana rekonsiliasi kubu dua petarung dalam Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kian menguat. Kedua kubu memberi sinyal untuk mendorong pertemuan keduanya dalam waktu dekat.

Namun, di tengah isu tersebut muncul nama Rizieq Shihab, pimpinan Front Pembela Islam (FPI). Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang berdiri di belakang Prabowo mengajukan syarat rekonsiliasi, yakni memulangkan Rizieq ke Tanah Air.

Pengacara Rizieq yang juga salah satu pengurus FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan, pihaknya enggan mengomentari soal upaya rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi tersebut. Menurut dia, masalah tersebut merupakan urusan politisi.

“Kami dari kuasa hukum tidak mau ikut campur, tidak mau tahu masalah itu,” ujar Sugito kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Rizieq Shihab di Tengah Wacana Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo...

Sugito mengatakan, FPI dan Rizieq enggan masuk ke ranah politik. Saat ini yang ingin diperjuangkan Rizieq adalah terbebas dari cekalan pemerintah Arab Saudi dan pulang ke Indonesia.

“Kalau masalah kepulangan, dari awal sudah mau pulang. Tapi kan kena cekal,” kata Sugito.

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews, pada pertengahan 2018 Rizieq dikabarkan tak diizinkan pemerintah Arab Saudi untuk bepergian ke luar negeri. Saat itu Rizieq hendak ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya. Dubes Saudi beralasan, Rizieq telah dicekal karena masalah visa yang kedaluwarsa.

Baca juga: Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Diniai Tak Menyangkut Kepentingan Perorangan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo. Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian. Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat.

Baca juga: TKN dan BPN Yakin Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Terjadi Usai Putusan MK



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Nasional
Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Nasional
Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

Nasional
461.626 Kendaraan Diputarbalikkan Selama Peniadaan Mudik, 835 Travel Gelap Ditindak

461.626 Kendaraan Diputarbalikkan Selama Peniadaan Mudik, 835 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan

Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan

Nasional
2.000 Pegawai Kemensos di Swab Antigen, Risma: Agar Tidak Ada Penyebaran Covid-19

2.000 Pegawai Kemensos di Swab Antigen, Risma: Agar Tidak Ada Penyebaran Covid-19

Nasional
Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Nasional
Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X