Kompas.com - 10/07/2019, 11:53 WIB
Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menunjukkan tesisnya sebelum diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, Senin (13//2/2017). KOMPAS.com/PUTRA PRIMAPemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menunjukkan tesisnya sebelum diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, Senin (13//2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana rekonsiliasi kubu dua petarung dalam Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kian menguat. Kedua kubu memberi sinyal untuk mendorong pertemuan keduanya dalam waktu dekat.

Namun, di tengah isu tersebut muncul nama Rizieq Shihab, pimpinan Front Pembela Islam (FPI). Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang berdiri di belakang Prabowo mengajukan syarat rekonsiliasi, yakni memulangkan Rizieq ke Tanah Air.

Pengacara Rizieq yang juga salah satu pengurus FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan, pihaknya enggan mengomentari soal upaya rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi tersebut. Menurut dia, masalah tersebut merupakan urusan politisi.

“Kami dari kuasa hukum tidak mau ikut campur, tidak mau tahu masalah itu,” ujar Sugito kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Rizieq Shihab di Tengah Wacana Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo...

Sugito mengatakan, FPI dan Rizieq enggan masuk ke ranah politik. Saat ini yang ingin diperjuangkan Rizieq adalah terbebas dari cekalan pemerintah Arab Saudi dan pulang ke Indonesia.

“Kalau masalah kepulangan, dari awal sudah mau pulang. Tapi kan kena cekal,” kata Sugito.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews, pada pertengahan 2018 Rizieq dikabarkan tak diizinkan pemerintah Arab Saudi untuk bepergian ke luar negeri. Saat itu Rizieq hendak ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya. Dubes Saudi beralasan, Rizieq telah dicekal karena masalah visa yang kedaluwarsa.

Baca juga: Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Diniai Tak Menyangkut Kepentingan Perorangan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo. Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian. Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat.

Baca juga: TKN dan BPN Yakin Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Terjadi Usai Putusan MK



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
 Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Nasional
Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X