Kompas.com - 10/07/2019, 10:23 WIB
Kemendagri pastikan informasi yang menyebutkan bahwa Kemendagri menolak perpanjangan izin ormas FPI adalah hoaks. FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri. YoutubeKemendagri pastikan informasi yang menyebutkan bahwa Kemendagri menolak perpanjangan izin ormas FPI adalah hoaks. FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

KOMPAS.com – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar membantah isu yang menyebutkan bahwa Kemendagri menolak perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Bahtiar memastikan, isu dan informasi yang beredar soal itu adalah hoaks.

“Itu hoaks,” kata Bahtiar, Rabu (10/7/2019) pagi.

Bahtiar mengatakan, izin ormas FPI terdaftar dengan Nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014.

Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Kemudian, FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi unggahan di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @Indonesiawow45, Minggu (7/7/2019).

Unggahan itu menampilkan sosok Mendagri Tjahjo Kumolo dengan sejumlah anggota FPI di belakangnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada gambar itu terdapat judul “Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI-Berita Viral”.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by wow indonesia (@indonesiawow45) on Jul 7, 2019 at 7:40am PDT

Saat ditelusuri, unggahan Instagram tersebut berasal dari tangkapan layar sebuah video YouTube sebuah akun dengan judul yang sama.

Meskipun berjudul “Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI”, isi dari video berdurasi 2 menit 20 detik itu tidak memuat konten seperti judul yang tertera.

Informasi pada video itu hanya menyebutkan Kemendagri sudah menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI, namun belum ditindaklanjuti.

Selain itu, Kemendagri juga memberikan klarifikasi melalui komentar pada unggahan di akun Instagram @Indonesiawow45.

Judul headline di atas tidak benar adanya. Mohon diperbaiki. Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI, masih dievaluasi oleh Kemendagri. Untuk informasi yang valid terkait Kemendagri, silakan cek di web resmi www.kemendagri.go.id,” tulis akun @kemendagri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.