Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[FAKTA] Surat Imbauan BMKG soal Waspada Gempa Bumi dan Tsunami di Selatan Lombok

Kompas.com - 10/07/2019, 05:45 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

fakta

fakta!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini benar.

KOMPAS.com - Surat imbauan yang mengingatkan masyakarat Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait kemungkinan terjadinya gempa bumi dan tsunami beredar di media sosial Twitter.

Surat itu memuat informasi bahwa wilayah Selatan Lombok berpotensi terjadi gempa bumi dan tsunami.

Beberapa warganet menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada akun resmi Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), @infoBMKG.

Adanya surat ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas BMKG Akhmad Taufan Maulana.

Narasi yang beredar

Surat ini dikeluarkan oleh BMKG Mataram pada Minggu (7/7/2019).

Imbauan yang ditujukan kepada masyarakat NTB ini berisi pesan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi, bahkan tsunami di wilayah Lombok Selatan.

Berikut bunyi suratnya:

Tangkapan layar surat dari BMKG MataramTwitter Tangkapan layar surat dari BMKG Mataram
PERMAKLUMAN
Nomor: GF.102/249/KMTR/VII/2019
Menanggapi informasi yang beredar mengenai informasi potensi gempabumi dan tsunmai di Selatan Lombok yang dimuat oleh Suara Lombok News maka kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

  1. BMKG membenarkan beredarnya informasi tentang potensi gempabumi dan tsunami di Selatan Lombok.
  2. Informasi mengenai potensi gempabumi di Selatan Lombok itu benar, namun tidak dapat diprediksi kepan terjadinya.
  3. Sampai saat ini belum ada negara dengan teknologi apapun di dunia yang mampu memprediksi kejadian gempabumi.
  4. BMKG merupakan satu-satunya instansi resmi guna menginformasikan kejadian gempabumi maupun tsunami.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya diharapkan tetap tenang dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana dan selalu melihat informasi terkini terkait kejadian gempabumi dan tsunmai di Indonesia melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Intagram/Twitter @infoBMKG), website (http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), melalui mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg atau @infobmkg.

Tanggapan BMKG

Kepala Bagian Humas BMKG Taufan Maulana membenarkan adanya imbauan ini.

"Resmi dari kepala unit pelaksana teknis di sana," kata Taufan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2019) sore.

Taufan menegaskan, surat pemberitahuan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

"Harapannya ke depan masyarakat akan lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi semua potensi-potensi bencana yang ada, baik itu disebabkan karena hirdometeorologi maupun geologi," ujar dia.

Menurut Taufan, masyarakat memang seharusnya tanggap terhadap potensi adanya bencana di Indonesia.

"Masyarakat tidak perlu panik," kata Taufan.

Taufan menjelaskan, BMKG selalu melakukan pemantauan terhadap ancaman-ancaman bencana, terutama gempa bumi yang bisa kapan saja terjadi.

Selain itu, mitigasi dan adaptasi terhadap bencana yang bisa saja kapan terjadi, serta memerhatikan bangunan-bangunan di wilayah rawan gempa juga perlu diperhatikan.

"Kita ambil aspek positif dari informasi tersebut. Membangun masyarakat yang mandiri dan sadar terhadap semua potensi bencana," papar Taufan.

Baca juga: Beredar Surat Potensi Gempa Bumi dan Tsunami di Lombok, Ini Penjelasan BMKG

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com