PPP Tak Akan Ajukan Lukman Hakim Saifuddin untuk Kabinet Baru

Kompas.com - 09/07/2019, 19:37 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) sepakat nama kader partai itu, Lukman Hakim Saifuddin tak akan kembali diusulkan menjadi menteri agama di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Kami ini cenderung menganut prinsip gantian gitu ya. Jadi ini setuju semua kalau soal prinsip," kata Arsul usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Plt Ketum PPP Sebut Jokowi Minta Segera Ajukan Nama Calon Menteri

Dalam pertemuan itu, Arsul menyebut Jokowi secara terbuka meminta PPP segera mengusulkan nama calon menteri. Menurut dia, nama-nama tersebut akan dirapatkan dulu oleh para pengurus inti PPP.

Namun, ia memastikan bahwa Lukman tak akan masuk ke nama calon menteri yang diajukan.

"Pak lukman tentu ada penugasan lain dari partai dan tidak tertutup juga dari pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf penugasannya apa. Tapi sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain utk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menambahkan, Jokowi dalam pertemuan itu meminta partainya tak kalah dengan partai lain yang juga sudah mengajukan nama calon menteri.

"Saya mengulangi saja, kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9. Gitu kata Presiden," kata Suharso kepada wartawan usai pertemuan.

Suharso mengatakan, dengan adanya permintaan dari Jokowi, maka pihaknya akan segera menyusun nama-nama kader yang layak untuk diajukan kepada Jokowi.

Ia juga menegaskan, pos menteri yang layak diberikan ke partainya tidak hanya di kementerian agama. Ia memastikan bahwa PPP memiliki banyak stok kader yang mumpuni untuk menjadi pembantu presiden.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

"Harapannya tentu banyak lah. Kementerian apa saja ya kan yang cocok untuk PPP, kan banyak," kata dia.

Nama Lukman sendiri sebelumnya sempat terseret dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Kasus tersebut juga turut menyeret Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Lukman sudah beberapa kali diperiksa KPK dan diminta untuk bersaksi di sidang Tipikor.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X