PPP Tak Akan Ajukan Lukman Hakim Saifuddin untuk Kabinet Baru

Kompas.com - 09/07/2019, 19:37 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) sepakat nama kader partai itu, Lukman Hakim Saifuddin tak akan kembali diusulkan menjadi menteri agama di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Kami ini cenderung menganut prinsip gantian gitu ya. Jadi ini setuju semua kalau soal prinsip," kata Arsul usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Plt Ketum PPP Sebut Jokowi Minta Segera Ajukan Nama Calon Menteri


Dalam pertemuan itu, Arsul menyebut Jokowi secara terbuka meminta PPP segera mengusulkan nama calon menteri. Menurut dia, nama-nama tersebut akan dirapatkan dulu oleh para pengurus inti PPP.

Namun, ia memastikan bahwa Lukman tak akan masuk ke nama calon menteri yang diajukan.

"Pak lukman tentu ada penugasan lain dari partai dan tidak tertutup juga dari pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf penugasannya apa. Tapi sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain utk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menambahkan, Jokowi dalam pertemuan itu meminta partainya tak kalah dengan partai lain yang juga sudah mengajukan nama calon menteri.

"Saya mengulangi saja, kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9. Gitu kata Presiden," kata Suharso kepada wartawan usai pertemuan.

Suharso mengatakan, dengan adanya permintaan dari Jokowi, maka pihaknya akan segera menyusun nama-nama kader yang layak untuk diajukan kepada Jokowi.

Ia juga menegaskan, pos menteri yang layak diberikan ke partainya tidak hanya di kementerian agama. Ia memastikan bahwa PPP memiliki banyak stok kader yang mumpuni untuk menjadi pembantu presiden.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

"Harapannya tentu banyak lah. Kementerian apa saja ya kan yang cocok untuk PPP, kan banyak," kata dia.

Nama Lukman sendiri sebelumnya sempat terseret dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Kasus tersebut juga turut menyeret Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Lukman sudah beberapa kali diperiksa KPK dan diminta untuk bersaksi di sidang Tipikor.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Nasional
Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Nasional
Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Nasional
Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Nasional
3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X