Kompas.com - 09/07/2019, 19:37 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat nama kader partai itu, Lukman Hakim Saifuddin tak akan kembali diusulkan menjadi menteri agama di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Kami ini cenderung menganut prinsip gantian gitu ya. Jadi ini setuju semua kalau soal prinsip," kata Arsul usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Plt Ketum PPP Sebut Jokowi Minta Segera Ajukan Nama Calon Menteri

Dalam pertemuan itu, Arsul menyebut Jokowi secara terbuka meminta PPP segera mengusulkan nama calon menteri. Menurut dia, nama-nama tersebut akan dirapatkan dulu oleh para pengurus inti PPP.

Namun, ia memastikan bahwa Lukman tak akan masuk ke nama calon menteri yang diajukan.

"Pak lukman tentu ada penugasan lain dari partai dan tidak tertutup juga dari pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf penugasannya apa. Tapi sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain utk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menambahkan, Jokowi dalam pertemuan itu meminta partainya tak kalah dengan partai lain yang juga sudah mengajukan nama calon menteri.

"Saya mengulangi saja, kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9. Gitu kata Presiden," kata Suharso kepada wartawan usai pertemuan.

Suharso mengatakan, dengan adanya permintaan dari Jokowi, maka pihaknya akan segera menyusun nama-nama kader yang layak untuk diajukan kepada Jokowi.

Ia juga menegaskan, pos menteri yang layak diberikan ke partainya tidak hanya di kementerian agama. Ia memastikan bahwa PPP memiliki banyak stok kader yang mumpuni untuk menjadi pembantu presiden.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

"Harapannya tentu banyak lah. Kementerian apa saja ya kan yang cocok untuk PPP, kan banyak," kata dia.

Nama Lukman sendiri sebelumnya sempat terseret dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Kasus tersebut juga turut menyeret Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Lukman sudah beberapa kali diperiksa KPK dan diminta untuk bersaksi di sidang Tipikor.

Kompas TV Dalam persidangan Hari ini (3/7), ajudan Menteri Agama Lukman Hakim saifuddin, Herry Purwanto mengakui pernah dititipi uang sepuluh juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin untuk Menag. Herry menyebut tidak langsung melaporkan ke LukmanLantaran Lukman tengah berada di dalam rumah yang berada di lingkungan Ponpes Tebu Ireng.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Nasional
Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.