KILAS

DPR: Gantikan DKI, Kaltim Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 09/07/2019, 18:30 WIB
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoIlustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

KOMPAS.com – Studi tentang wacana pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah lebih dari 90 persen.

Dari studi tersebut, setidaknya ada tiga provinsi yang disebut menjadi kandidat ibu kota negara baru menggantikan DKI Jakarta, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Terkait informasi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam menyatakan kesiapan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jika terpilih menjadi ibu kota negara baru.

“Kalau berdasarkan kajian Bappenas sudah mengerucut pada tiga provinsi, maka saya yakin Kaltim yang akan dipilih. Sebab, provinsi ini yang paling siap dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah ibu kota negara,” ujar politisi Fraksi partai Demokrat itu.

Baca jugaSoal Pemindahan Ibu Kota, President University Ingatkan Kota Komersial

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu AdamDok. Humas DPR RI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam
Dia menjelaskan, Provinsi Kaltim sudah mempunyai bandara internasional, sumber daya alam melimpah dan jauh dari potensi bencana tsunami.

Selain itu, Ihwan menambahkan, Kaltim tergolong sebagai salah satu penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara, yakni sekitar Rp 500 triluin hingga  Rp 600 triliun.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Kaltim itu juga tidak setuju dengan argumentasi beberapa pihak yang takut pemidahan ibu kota ke Kaltim dapat menyebabkan kerusakan alam akibat pembukaan hutan.

“Sebagian besar wilayah di Kaltim bukanlah hutan. Oleh karenanya, sangat cocok untuk dijadikan pilihan apabila pemerintah serius akan memindahkan ibu kota negara,” ujar Ihwan, di Jakarta, Selasa (9/7/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca jugaSiapa Pemegang Kendali Tahapan Pemindahan Ibu Kota Negara?

Untuk itu, dia berharap, pemerintah serius dalam hal rencana pemindahan ibukota tersebut. Sebab, memindahkan sebuah ibu kota negara bukan suatu pekerjaan mudah dan membutuhkan biaya sangat besar.

Bappenas menyebutkan, butuh biaya sekitar Rp 4,66 triliun dalam memindahkan ibu kota, termasuk di dalamnya anggaran pembangunan infrastruktur pendukung.

“Yang dikhawatirkan adalah kalau anggaran untuk pemindahan ibu kota negara ini sumber biayanya berasal dari hasil berutang,” pungkasnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X