KILAS

DPR: Gantikan DKI, Kaltim Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 09/07/2019, 18:30 WIB
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoIlustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

KOMPAS.com – Studi tentang wacana pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah lebih dari 90 persen.

Dari studi tersebut, setidaknya ada tiga provinsi yang disebut menjadi kandidat ibu kota negara baru menggantikan DKI Jakarta, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Terkait informasi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam menyatakan kesiapan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jika terpilih menjadi ibu kota negara baru.

“Kalau berdasarkan kajian Bappenas sudah mengerucut pada tiga provinsi, maka saya yakin Kaltim yang akan dipilih. Sebab, provinsi ini yang paling siap dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah ibu kota negara,” ujar politisi Fraksi partai Demokrat itu.

Baca jugaSoal Pemindahan Ibu Kota, President University Ingatkan Kota Komersial

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu AdamDok. Humas DPR RI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam
Dia menjelaskan, Provinsi Kaltim sudah mempunyai bandara internasional, sumber daya alam melimpah dan jauh dari potensi bencana tsunami.

Selain itu, Ihwan menambahkan, Kaltim tergolong sebagai salah satu penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara, yakni sekitar Rp 500 triluin hingga  Rp 600 triliun.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Kaltim itu juga tidak setuju dengan argumentasi beberapa pihak yang takut pemidahan ibu kota ke Kaltim dapat menyebabkan kerusakan alam akibat pembukaan hutan.

“Sebagian besar wilayah di Kaltim bukanlah hutan. Oleh karenanya, sangat cocok untuk dijadikan pilihan apabila pemerintah serius akan memindahkan ibu kota negara,” ujar Ihwan, di Jakarta, Selasa (9/7/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca jugaSiapa Pemegang Kendali Tahapan Pemindahan Ibu Kota Negara?

Untuk itu, dia berharap, pemerintah serius dalam hal rencana pemindahan ibukota tersebut. Sebab, memindahkan sebuah ibu kota negara bukan suatu pekerjaan mudah dan membutuhkan biaya sangat besar.

Bappenas menyebutkan, butuh biaya sekitar Rp 4,66 triliun dalam memindahkan ibu kota, termasuk di dalamnya anggaran pembangunan infrastruktur pendukung.

“Yang dikhawatirkan adalah kalau anggaran untuk pemindahan ibu kota negara ini sumber biayanya berasal dari hasil berutang,” pungkasnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X