Kompas.com - 09/07/2019, 14:25 WIB
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKomisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan kajian mendalam terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Anam menyebut ada beberapa poin yang menjadi atensi pihaknya mengenai RUU Penyadapan tersebut. Menurutnya, dilihat dari tata kelola dalam penyadapan perlu dilakukan penekanan mengenai makna dari penyadapan itu sendiri.

"Dalam konteks penegakan hukum, harus dilakukan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada keistimewaan," tegas Anam saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Komnas HAM Minta DPR Pastikan Materi RUU Penyadapan Sesuai dengan Prinsip HAM

Anam juga menegaskan bahwa dalam penyadapan, penyidik harusnya berhubungan langsung dengan pengadilan. Dalam artian perizinan dan penyerahan bukti penyadapan ke pengadilan.

"Setting di RUU Penyadapan ini ada tahap di mana penyidik harus meminta izin kepada pengawas internal. Padahal, tidak semua penyidik bersifat terbuka. Jadi, hubungannya bukan penyidik kepada lembaga pemantau internal, melainkan langsung kepada pengadilan," ungkap Anam.

Baca juga: KPK Serahkan Usulan Teknis Penyadapan ke DPR

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Anam juga mempertanyakan terkait kelebihan perolehan informasi saat penyadapan. Menurutnya, siapa yang bertangungjawab pun masih belum bisa ditentukan.

Sebab, lanjut Anam, saat ini masih belum jelas bagaimana mekanisme pemulihan jika penyadapan yang dilakukan ternyata tidak membuktikan apa pun. Ia mempertanyakan terkait spesifikasi pemulihan dan kerahasiaan dalam hal tersebut.

"Siapa yang harus bertanggungjawab ketika hanya butuh sekian detik informasi dari penyadapan. Sementara lama waktu penyadapan misalkan selama 1 bulan dan memperoleh informasi berlebih yang bahkan mungkin tidak dibutuhkan. Bagaimana nanti pemulihannya," ujar Anam.

Baca juga: Sebelum UU Penyadapan, Seharusnya Ada Aturan Hak Data Pribadi

Anam juga menyebutkan terkait penyadapan bahwa tidak perlu menyebarluaskan informasi terkait substansi kasus yang sedang diproses. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi orang sesuai dengan yang berlaku dalam Hak Asasi Manusia.

"Tidak perlu menginformaikan substansi kasusnya, cukup background-nya saja. Tidak perlu memberitahukan nama, cukup nomor yang bersangkutan saja," tegas Anam.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.