Susun Pendapat Hukum soal Baiq Nuril, Tim Pakar Serahkan Hasilnya ke Jokowi Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa ia bersama sejumlah pakar hukum lainnya sedang membantu Kementerian Hukum dan HAM menyusun pendapat hukum soal Baiq Nuril.

Hal itu terkait rencana pemberian amnesti bagi Baiq Nuril yang menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Kita sekarang diminta menyusun alasan-alasan filosofis, yuridis, sosiologis, agar segera Baiq Nuril diberikan amnesti oleh Presiden dengan melihat pertimbangan DPR. Jadi DPR ketika memberikan pertimbangan sudah jelas clear ini haknya Baiq Nuril mendapatkan amnesti," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: LPSK Dukung Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Feri juga menanggapi pernyataan pihak Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa perkara yang diadili dan telah diputus oleh MA terkait dengan Undang-Undang ITE mengenai penyebaran konten berupa rekaman pembicaraan.

Dalam kasus yang peninjauan kembalinya telah diputus oleh MA, Baiq Nuril merupakan terdakwa dalam kasus pelanggaran UU ITE karena terbukti menyebarluaskan informasi yang dalam telepon selulernya terkait pihak lain dan dianggap merugikan.

Sementara itu, terkait dengan perkara pelecehan seksual yang dipermasalahkan banyak pihak, MA menyatakan bahwa perkara itu memang sudah dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Barat, tetapi berkas perkara pelecehan seksual itu belum diserahkan kepada pengadilan.

"Itu yang kita lihat bahwa aneh sekali ya, substansi kasusnya kan tindakan seksual lalu kok kemudian alat bukti yang diperoleh Baiq Nuril karena dalam keadaan terdesak ya, karena dilecehkan dia rekam itu yang dikatakan sebagai sebuah perbuatan pidana," kata Feri.

Padahal, lanjut Feri, Nuril sebenarnya tak berniat menyebarluaskan rekaman tersebut. Menurut dia, hal itu justru guna membantu Nuril menyelesaikan masalah pelecehan seksual tersebut.

"Dan di pengadilan kan tidak pernah dibuktikan bahwa Baiq benar-benar menyebarkan niat melakukan melecehkan seseorang. Makanya negara, publik yang melihat perkara ini merasa aneh dan janggal proses peradilannya," ujar dia.

Baca juga: MA dalam Perkara Baiq Nuril, Dituduh Malaadministrasi hingga Beri Masukan Amnesti

Oleh karena itu, Feri menyatakan, hal ini yang menjadi pertimbangan bersama tim pakar, Kemenkumham dan pihak terkait lainnya untuk mencari langkah terbaik bagi nasib Baiq Nuril.

"Kemarin sepakat ada hal yang perlu dipertimbangkan baik-baik oleh pemerintah tanpa bermaksud mengatakan MA salah melakukan putusannya, kita hanya menjelaskan perspektif publik dan pandangan hukum kita," kata Feri.

"Lalu bagaimana seharusnya pemerintah melakukan tindakan. Soal konsekuensi putusan salah itu harus yang ditanggung MA di hadapan publik saja," ucap dia lagi.

Feri memperkirakan, pendapat hukum yang disusun secara bersama-sama ini akan diserahkan ke Presiden Jokowi pada pekan ini.

Adapun Baiq Nuril berencana mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo setelah MA menolak peninjauan kembali (PK) yang ia ajukan.

Kasus Baiq Nuril bermula saat ia menerima telepon dari kepala sekolah bernama Muslim pada 2012.

Dalam perbincangan itu, Kepsek Muslim bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut.

Baca juga: Perjalanan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan...

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Muslim geram.

Muslim lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Dia menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

MA kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Baiq Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.