Mengapa Hoaks soal Audrey Yu Cepat Tersebar? Ini Kata Pengamat Medsos

Kompas.com - 09/07/2019, 11:46 WIB
Audrey Yu Jia Hui di The College of Willliam and Mary, Virginia, Amerika Serikat. Dok. Bentang Pustaka/Nurjannah IntanAudrey Yu Jia Hui di The College of Willliam and Mary, Virginia, Amerika Serikat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat media sosial dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto mengatakan, kasus hoaks Audrey Yu Jia Hui cepat menyebar karena berupa cerita inspiratif yang ditunggu banyak orang.

Damar mengatakan, masyarakat cenderung untuk mudah dan lebih cepat menyebarkan kabar baik yang bersifat bombastis dan inspiratif.

"Orang mudah terpancing dengan cerita-cerita yang bombastis, yang zero to hero, yang inspiratif, itu memang dicari banyak orang. Oleh karena itu, menjadi sebab kenapa orang antusias untuk menyebarkan," kata Damar kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2019).

Damar menilai, kabar baik dan inspiratif dari sosok Audrey itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang selama ini jenuh dengan berita-berita yang sifatnya negatif.

Sosok Audrey yang berasal dari kelompok minoritas, kata Damar, juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat senang menyebarkan kabar tersebut tanpa memverifikasinya terlebih dahulu.

"Orang Indonesia itu jenuh, perlu inspirasi, perlu cerita yang inspiratif. Kemudian begitu ada cerita yang melambungkan nama sedikit kemudian dianggap kebenaran tanpa dicek keseluruhannya," ujar Damar.

Baca juga: Fakta soal Hoaks Audrey Yu: Membuat Moeldoko Percaya, Bantahan Istana, hingga Kata Keluarga...

Sementara itu, Damar berpendapat dibawanya nama Presiden Joko Widodo dalam kabar hoaks yang beredar tidak begitu berpengaruh pada masifnya penyebaran kabar tentang Audrey.

"Saya lebih melihatnya orang terpesona kepada kecerdasannya dan pada narasi minoritasnya," kata Damar.

Diketahui, kabar mengenai Audrey Yu Jia Hui beredar luas dalam beberapa hari terakhir. Narasi yang beredar, Audrey merupakan warga Indonesia yang bekerja di NASA dengan gaji Rp 200 juta per bulan.

Kabar itu juga menyebutkan Audrey Yu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat KTT G-20 di Jepang lalu ditawari pekerjaan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X