Mengapa Hoaks soal Audrey Yu Cepat Tersebar? Ini Kata Pengamat Medsos

Kompas.com - 09/07/2019, 11:46 WIB
Audrey Yu Jia Hui di The College of Willliam and Mary, Virginia, Amerika Serikat. Dok. Bentang Pustaka/Nurjannah IntanAudrey Yu Jia Hui di The College of Willliam and Mary, Virginia, Amerika Serikat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat media sosial dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto mengatakan, kasus hoaks Audrey Yu Jia Hui cepat menyebar karena berupa cerita inspiratif yang ditunggu banyak orang.

Damar mengatakan, masyarakat cenderung untuk mudah dan lebih cepat menyebarkan kabar baik yang bersifat bombastis dan inspiratif.

"Orang mudah terpancing dengan cerita-cerita yang bombastis, yang zero to hero, yang inspiratif, itu memang dicari banyak orang. Oleh karena itu, menjadi sebab kenapa orang antusias untuk menyebarkan," kata Damar kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2019).

Damar menilai, kabar baik dan inspiratif dari sosok Audrey itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang selama ini jenuh dengan berita-berita yang sifatnya negatif.

Sosok Audrey yang berasal dari kelompok minoritas, kata Damar, juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat senang menyebarkan kabar tersebut tanpa memverifikasinya terlebih dahulu.

"Orang Indonesia itu jenuh, perlu inspirasi, perlu cerita yang inspiratif. Kemudian begitu ada cerita yang melambungkan nama sedikit kemudian dianggap kebenaran tanpa dicek keseluruhannya," ujar Damar.

Baca juga: Fakta soal Hoaks Audrey Yu: Membuat Moeldoko Percaya, Bantahan Istana, hingga Kata Keluarga...

Sementara itu, Damar berpendapat dibawanya nama Presiden Joko Widodo dalam kabar hoaks yang beredar tidak begitu berpengaruh pada masifnya penyebaran kabar tentang Audrey.

"Saya lebih melihatnya orang terpesona kepada kecerdasannya dan pada narasi minoritasnya," kata Damar.

Diketahui, kabar mengenai Audrey Yu Jia Hui beredar luas dalam beberapa hari terakhir. Narasi yang beredar, Audrey merupakan warga Indonesia yang bekerja di NASA dengan gaji Rp 200 juta per bulan.

Kabar itu juga menyebutkan Audrey Yu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat KTT G-20 di Jepang lalu ditawari pekerjaan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X