Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/07/2019, 10:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan menyoroti penolakan suatu organisasi masyarakat terhadap digelarnya liga sepak bola putri di Aceh.

Menurut anggota Komnas Perempuan yang membawahi reformasi hukum dan kebijakan, Sri Nurherwati, sedianya pemerintah daerah memfasilitasi agar liga itu dapat digelar sesuai syariat di Aceh.

"Kalau Pemda Aceh menghendaki sepak bola yang syariah, seperti apa yang diinginkan? Seharusnya bukan melarang, tetapi memberikan infrastruktur sehingga sepak bolanya betul-betul bisa menjamin hak konstitusional warga negaranya, terutama perempuan," kata Sri saat ditemui di Kantor Komnas Perempuan, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Fakta di Balik Liga Sepak Bola Putri Ditolak di Aceh, Dianggap Rendahkan Martabat Perempuan

Sri mengatakan, pelarangan liga sepak bola putri tersebut dapat mengurangi hak konstitusional warga Aceh.

Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk memberikan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Aceh, khususnya perempuan.

"Bukan melarang, tetapi memberikan infrastruktur yang memadai untuk perempuan, sehingga tidak terkurangi hak-haknya terhadap pengembangan bakat, minat, dan itu kan kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Ulama, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan di Lhokseumawe menolak digelarnya Piala Menpora Sepakbola U-17 Putri tingkat nasional di Stadion Perta Arun Gas, Lhokseumawe, Aceh, pada Juli hingga September 2019.

"Liga di bawah Kemenpora RI itu sangat bertentangan harkat, martabat, dan marwah perempuan Aceh," kata koordinator aksi penolakan, Tgk Sulaiman Lhokweng.

Baca juga: Liga Sepak Bola Putri Ditolak Ormas Islam, Penyelenggara Minta Maaf

Mereka meminta Menpora membatalkan perhelatan olahraga itu dan menghormati kearifan lokal Aceh yang menerapkan syariat Islam.

"Kami meminta Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLiSPI) selaku penyelenggara agar membatalkan seleksi dan pengiriman delegasi tim sepa kbola U-17 putri ke tingkat nasional," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com