Menkumham: Kasus Baiq Nuril Menyangkut Keadilan Banyak Wanita Lainnya

Kompas.com - 08/07/2019, 19:36 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly usai bertemu dengan Baiq Nuril di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/7/2019) sore. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Hukum dan HAM Yassona Laoly usai bertemu dengan Baiq Nuril di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/7/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumhamYasonna Laoly mengatakan, kasus yang dialami guru honorer asal Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril, bukan kasus kecil.

Yasonna mengatakan, kasus yang dialami Nuril merupakan kasus yang erat kaitannya dengan keadilan para perempuan di Indonesia.

"Ini adalah menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya. Rasa ketidakadilan orang yang merasa korban dikorbankan, yang seharusnya korban tapi dipidanakan," kata Yasonna usai bertemu Nuril di Kantor Kemenkumham, Senin (8/7/2019) sore.

 Baca juga: Menkumham: Kami Hargai Putusan MA, tetapi Kewenangan Presiden Akan Digunakan untuk Baiq Nuril

Yasonna berpendapat, amnesti mesti diberikan kepada Nuril supaya tidak terdapat Nuril-Nuril lainnya yang justru kena pidana saat melaporkan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan.

"Kalau ini tidak diberikan kesempatan untuk kewenangan konstitusional amnesti kepada beliau, ada banyak mungkin ribuan wanita-wanita yang korban kekerasan seksual atau pelecehan tidak akan berani bersuara," ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, masih banyak perempuan di Indonesia yang belum berani bersuara apabila menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual karena takut dipidana selayaknya yang dialami oleh Nuril.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Libatkan Ahli, Menkumham Susun Pendapat Hukum Terkait Amnesti Baiq Nuril

Yasonna menilai, hal itu juga disebabkan oleh adanya relasi kuasa yang membuat perempuan sebagai berada di posisi yang lebih rendah dari sang pelaku baik dari segi sosial maupun ekonomi.

"Biasanya orang-orang yang berada kekerasan seksual itu kan orang orang yang dimanfaatkan relasi kuasanya. Contoh, Bu Nuril guru honorer lawannya kepala sekolah," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham melibatkan sejumlah pakar hukum dalam menyusun pendapat hukum terkait wacana pemberian amnesti kepada Nuril.

Baca juga: Menkumham Sebut Amnesti untuk Baiq Nuril Segera Keluar

Seperti diketahui, Nuril berencana mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang ia ajukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Nasional
IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

Nasional
Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X