Cegah Pelanggaran Kode Etik, KY Pantau Persidangan Pemilu

Kompas.com - 08/07/2019, 18:28 WIB
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta dalam konferensi pers terkait laporan kinerja KY RI pada tahun 2018, di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta dalam konferensi pers terkait laporan kinerja KY RI pada tahun 2018, di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial ( KY) turut memantau jalannya persidangan pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

Komisioner KY, Sukma Violetta menyatakan pihaknya telah memantau persidangan terkait Pemilu 2019 di DKI Jakarta, Yogyakarta, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan selainnya.

"Sidang-sidang tersebut sengaja dipantau KY karena di dalamnya ada isu money politic dan penggunaan fasilitas negara yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD," ujar Sukma di Gedung KY, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Kecewa dengan Hakim, Kuasa Hukum Kivlan Zen Akan Mengadu ke KY


Sukma menambahkan, pemantauan persidangan pemilu juga menjadi langkah pencegahan bagi KY untuk memastikan para hakim bersikap independen dalam memutus, tanpa ada intervensi dari politisi yang berperkara.

Sukma mengatakan, KY telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari tingkat pusat hingga daerah, untuk memantau persidangan terkait Pemilu 2019.

Koordinasi tersebut dibutuhkan lantaran penanganan perkara terkait pemilu berlangsung singkat.

Baca juga: KY Belum Dapat Laporan Terkait Hakim yang Putuskan PK Baiq Nuril

Ia pun menambahkan, KY juga telah meninjau proses sebelumnya di Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) setempat terkait kasus-kasus kepemiluan yang disidangkan di pengadilan.

"Kami sudah punya info sebelumnya. Sudah berproses itu secara detail putusannya. Status seperti apa di Gakumdu, sementara Gakumdu akan beri putusan, kami sudah melakukan persiapan untuk pemantauan," ucap Sukma.

"Dan biasanya karena penanganan perkara pemilu itu waktunya terbatas jadi KY sudah bekerjasama dengan Bawaslu pusat maupun daerah dan menerima laporan sebelum perkara tersebut didaftarkan ke pengadilan," lanjut dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X