Kompas.com - 08/07/2019, 18:13 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly usai bertemu dengan Baiq Nuril di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/7/2019) sore. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Hukum dan HAM Yassona Laoly usai bertemu dengan Baiq Nuril di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/7/2019) sore.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly akan menyiapkan pendapat hukum yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait wacana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

"Kami akan menyusun pendapat hukum kepada Bapak Presiden tentang hal ini, bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti," kata Yassona usai bertemu dengan Baiq Nuril di Kantor Kemenkumham, Senin (8/7/2019) sore.

Yassona menuturkan, penyusunan pendapat hukum tersebut akan melibatkan sejumlah ahli hukum antara lain Feri Amsari, Gayus Lumbuun, dan Bivitri Susanti.

Direktur Jenderal Perundang-undangan dan Direktur Jenderal Administrasi Umum juga akan dilibatkan dalam focus group discussion yang diikuti para pakar hukum dan kuasa hukum Nuril.

Baca juga: KY Belum Dapat Laporan Terkait Hakim yang Putuskan PK Baiq Nuril

"Dan ada timnya lagi dari tim IT Kominfo yang menjelaskan bahwa memang kasus ini dari segi analisis undang-undang ITE tidak layak untuk beliau," ujar Yassona.

Yassona mengatakan, keputusan amnesti memang merupakan wewenang presiden dengan pertimbangan DPR. Namun, pendapat hukum tetap harus disusun supaya amnesti yang diajukan memiliki argumentasi yang kuat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Supaya rapi, argumentasi yuridisnya kita mau siapkan dengan baik, supaya kita siapkan dengan baik, karena ini kita menerapkan hukum progresif," kata Yassona.

Seperti diketahui, Nuril berencana mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang ia ajukan.

Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari Kepsek berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut.

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Baca juga: Menkumham: Kita Memberi Perhatian Serius terhadap Perkara Baiq Nuril

Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi Bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi Bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Nasional
Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Nasional
Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Nasional
Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.