Jokowi Tak Hanya Tegur Jonan dan Rini, tapi Juga Siti Nurbaya dan Sofyan Djalil

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Teguran ini berkaitan dengan investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan.

Tak hanya mereka, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga ditegur terkait impor migas.

Baca juga: Impor Sektor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Jonan dan Rini

Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi saat membuka rapat.

Baca juga: Jokowi: Kebijakan di Investasi, Perizinan, Tak Ada Tendangannya...

Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. 

"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara pada pekan lalu. Menurut dia, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel disana.

Baca juga: Menkeu Minta Pemda Rapikan Perizinan Terkait Pengelolaan Lahan

Sebab, wisatawan baik lokal dan mancanegara terus berdatangan untuk menikmati keindahan kota Manado. Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.

"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.

Baca juga: Jengkel Perizinan Lambat, Jokowi Bilang Kalau di Tingkat Provinsi Saya Layani Sendiri

Jokowi mengingatkan jajarannya agar tidak terbelit dengan rutinitas. Namun, ia berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga berani melihat masalah dan tantangan yang real di lapangan.

"Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian ini yang harus didahulukan," sambungnya.

Sementara itu, teguran yang diberikan Jokowi untuk Jonan dan Rini karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

Baca juga: Fasilitasi Ekspor dan Impor, RI Sepakati Pertukaran Data dengan China

Neraca Perdagangan Nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali," kata Jokowi.

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Kepala Negara.