Kompas.com - 08/07/2019, 13:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (8/7/2019). Ia datang ditemani Sekjen PKB Hanif Dhakiri.

Kedatangan keduanya untuk bersilaturahim sekaligus mengundang Wapres untuk hadir di acara HUT PKB.

"Cuma konsultasi, diskusi, dan ngundang ulang tahun PKB," ujar Cak Imin, sapaannya, seusai berbincang dengan Kalla.

Baca juga: Wasekjen PKB: Cak Imin Kader Terbaik, Layak Jadi Ketua MPR

Saat ditanya apakah pertemuannya dengan Kalla untuk menindaklanjuti keinginan agar partainya mendapat 10 kursi menteri, ia membantah.

Ketika kembali ditanya apakah kedatangannya ke Kantor Wapres untuk meminta dukungan Kalla agar ia bisa terpilih menjadi Ketua MPR, ia kembali membantah. Cak Imin mengatakan perbincangannya dengan Kalla hanya seputar partai secara umum.

"Silaturahmi, konsultasi banyak hal. Beliau kan pengalaman di bidangnya. Manajemen kepartaian, banyak diskusinya," lanjut dia.

Baca juga: PKB: Cak Imin Ajukan 10 Nama Calon Menteri ke Jokowi

Muhaimin sebelumnya mengakui bahwa ia turut melobi wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin, agar mendukungnya menjadi ketua MPR.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Sebelumnya pula, Cak Imin mengajukan 10 nama calon menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PKB Daniel Johan.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Cak Imin Juga Akan Usulkan Tokoh di Luar PKB

Selanjutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan soal penyusunan kabinet pemerintahan 2019-2024.

"Ya, jadi Cak Imin sudah mengajukan 10 nama ke Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Pak Jokowi yang akan menentukan sendiri. Saya juga tidak tahu siapa saja namanya 10 nama itu. Mungkin yang tahu Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Ribut Rebut Kursi Menteri" di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Kompas TV Ketua DPR yang juga politisi Golkar, Bambang Soesatyo mendukung ketua non aktif DPP PDI-P, Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut Bambang Soesatyo, sosok putri Megawati Soekarno Putri itu sangat berkompeten menempati posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian Bambang Soesatyo menyerahkan keputusan apakah Puan Maharani dapat menempati posisi Ketua DPR kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dorongan agar ketua DPP PDI-P non aktif, Puan Maharani agar ditunjuk menduduki posisi ketua DPR 5 tahun ke depan mengemuka di koalisi partai politik pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Salah satu di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa sang ketua umum Muhamaimin Iskandar mendukung Puan menjadi Ketua DPR periode 2019 - 2024. Cak Imin menyebut bisa jadi Puan Maharani mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua dewan perwakilan rakyat. #KetuaDPR #PuanMaharani
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.