Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Sofyan Basir

Kompas.com - 08/07/2019, 12:31 WIB
Terdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjalani sidang lanjutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). Dalam sidang yang beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum KPK atas eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa itu pihak jaksa meminta Majelis Hakim menolak eksepsi Sofyan Basir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjalani sidang lanjutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). Dalam sidang yang beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum KPK atas eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa itu pihak jaksa meminta Majelis Hakim menolak eksepsi Sofyan Basir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir

Adapun Sofyan merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.

"Mengadili, pertama, menyatakan nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Sofyan Basir tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua Hariono saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2019).

Dengan demikian, persidangan terhadap Sofyan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. 

Baca juga: Jaksa Tak Sepakat Eksepsi Sofyan Basir soal Perbedaan Pasal di Penyidikan dan Penuntutan

Majelis hakim menyatakan, surat dakwaan nomor DAK-66/TUT.01.04/24/06/2019 telah disusun Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

Majelis hakim berpendapat, penerapan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak berlebihan dan tidak membuat surat dakwaan yang disusun jaksa KPK menjadi kabur.

Menurut majelis hakim, penerapan pasal dalam surat dakwaan merupakan kewenangan jaksa penuntut umum.

Majelis hakim juga berpandangan, anggapan bahwa transaksi suap sudah terjadi sebelum diketahui oleh Sofyan Basir tidak beralasan secara hukum.

Kemudian, majelis hakim menilai, poin keberatan terkait kekaburan jumlah pertemuan-pertemuan yang melibatkan Sofyan Basir, penerapan pasal yang berbeda di penyidikan dan penuntutan, dan anggapan surat dakwaan tidak cermat menyangkut perbuatan kejahatan pembantuan masih harus diuji di persidangan.

"Kedua, menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sofyan Basir. Ketiga, memerintahkan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melanjutkan pemeriksaan pada perkara ini," kata Hariono.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

Nasional
UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

Nasional
UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X