MA: Jika Baiq Nuril Ajukan Amnesti, Presiden Perlu Dengar Pertimbangan DPR

Kompas.com - 08/07/2019, 12:16 WIB
Baiq Nuril KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUMBaiq Nuril

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung ( MA) Andi Samsan Nganro mengatakan, pihaknya menghormati langkah Baiq Nuril dan tim hukum yang akan mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala negara. 

"Ayat 2 berbunyi, permohonan amnesti dan abolisi juga menjadi kewenangan presiden RI selaku kepala negara," kata Andi saat ditemui di Media Center Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Ketua DPR: Sebaiknya Presiden Jokowi Pertimbangkan Amnesti untuk Baiq Nuril

Kendati demikian, menurut Andi, untuk memutuskan pemberian amnesti, presiden sedianya lebih dulu mendengar pendapat dari DPR RI.

"Sebelum presiden memutuskan apakah akan dikabulkan atau ditolak amnesti itu terlebih dulu mendengar atau memperhatikan dari pendapat atau pertimbangan dari DPR," ujar Andi. 

Sementara itu, menurut dia, apabila Baiq Nuril mengajukan grasi dan rehabilitasi, presiden dalam memberikan putusannya nanti harus mempertimbangkan pendapat dari Mahkamah Agung (MA).

Adapun Baiq Nuril kecewa akan putusan MA yang menolak permohonan PK. Sebab, dari tahun 2012 kasus ini berproses sampai 2019, Baiq Nuril merasa belum mendapat keadilan.

Baca juga: MA Disebut Berpotensi Maladministrasi dalam Memutus Kasus Baiq Nuril

Ia yang menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya itu justru dijerat dalam kasus perekaman ilegal.

Tim kuasa hukum Baiq Nuril pun berencana mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.

Seiring dengan rencana tersebut, kuasa hukum Baiq Nuril juga akan bertemu DPR untuk meminta dukungan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Nasional
Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Nasional
Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Nasional
Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Nasional
Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Nasional
Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Nasional
Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Nasional
Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Nasional
Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Nasional
Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Nasional
Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Nasional
Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Nasional
Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X