Menjaring Menteri Menuju Capres 2024

Kompas.com - 08/07/2019, 08:42 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

Kohabitasi politik presiden-parlemen

Meski dalam beberapa kesempatan Jokowi melontarkan pernyataan bahwa dalam periode kedua ini dirinya bekerja tanpa beban, tapi kenyataan tarik menarik kepentingan dalam politik akan selalu terjadi. Ketiadaan tarik menarik kepentingan politik adalah mustahil.

Ada kepentingan partai koalisi; ada pula kepentingan partai oposisi. Kekuatan politik demi masing-masing kepentingan itu wajar dibangun pada porsinya. Salah satu bentuknya adalah mencari bentuk keseimbangan kabinet berdasarkan perwakilan partai politik.

Apa sebab utama keseimbangan politik selalu diupayakan?  Jawabannya adalah kekhawatiran akan adanya kohabitasi politik.

Kohabitasi politik adalah istilah yang berasal dari Perancis saat pemerintahan Presiden François Mittérand dari partai sayap kiri dipaksa harus berdampingan dengan pemerintahan sayap kanan yang digerakkan Perdana Menteri Jacques Chirac pada era 1986-1988. Pada masa kohabitasi Mittérand-Chirac, politik kohabitasi terbentuk.

Saat itu terjadi pertarungan politik. Kedua kekuatan saling mengunci. Salah satunya, masing-masing pihak selalu melakukan tindakan yang berlawanan.

Saat Mittérand yang sosialis melakukan upaya reformasi untuk meningkatkan peran negara pada rakyatnya, Chirac banyak mementahkannya dengan menurunkan pajak serta melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan nasional di Perancis. Keduanya juga berebut pengaruh pada rakyat pemilihnya.

Kejadian serupa juga sempat terjadi di awal pemerintahan Jokowi-JK pada 2014 lalu. Saat itu kursi parlemen mayoritas diduduki oleh partai oposisi yang menamakan diri Koalisi Merah Putih.

Sementara, PDI-P yang merupakan pemenang pemilu 2014 harus rela tidak pernah menduduki kursi Ketua DPR hingga periode pemilu 5 tahun berikutnya. 

Semua pimpinan DPR kala itu pun berasal dari partai oposisi. Baru di akhir-akhir periode, komposisi ini berubah.

Sejarah juga mencatat kisah koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasca-gaduh kasus Century. Setgab tidak pula efektif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X