Menjaring Menteri Menuju Capres 2024

POSISI menteri di Kabinet Jokowi kali ini berbeda. Mereka yang mampu menunjukkan kinerja dalam periode pemerintahan mendatang memiliki peluang untuk maju sebagai kandidat presiden 2024-2029.

Tak berlebihan jika pemilihan menteri kali ini akan dibumbui dengan analisis pertimbangan politik.

Nama yang ada di saku dan tas

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan kepada saya pada acara Sapa Malam Kompas TV Senin pekan lalu,

"Kami sudah mengetahui mana para tokoh yang memang ingin benar-benar bekerja, dan mana yang punya orientasi politik ke depan 2024."

Saya tanyakan lanjut ke Hasto, bagaimana Anda memilah dari apa yang dimaksud pada pernyataan itu?

Hasto menjawab setengah bercanda, “Nama menteri sudah ada di saku Pak Jokowi. Nama tokoh yang juga akan diusulkan sudah ada di tas Ibu Megawati.”

Memang, dalam penentuan menteri, seluruh ketua umum partai koalisi akan dimintai pertimbangan, termasuk PDI-P sebagai partai pengusung Presiden Terpilih Joko Widodo.

Persoalannya kini, apakah Jokowi memiliki keleluasaan memilih para menterinya untuk percepatan pembangunan lima tahun ke depan demi legacy di akhir pemerintahannya?

Sejauh mana tarik menarik partai politik demi kepentingan Pilpres 2024 berbenturan dengan kepentingan Jokowi?

Jawaban yang mungkin sulit di jawab.

Kohabitasi politik presiden-parlemen

Meski dalam beberapa kesempatan Jokowi melontarkan pernyataan bahwa dalam periode kedua ini dirinya bekerja tanpa beban, tapi kenyataan tarik menarik kepentingan dalam politik akan selalu terjadi. Ketiadaan tarik menarik kepentingan politik adalah mustahil.

Ada kepentingan partai koalisi; ada pula kepentingan partai oposisi. Kekuatan politik demi masing-masing kepentingan itu wajar dibangun pada porsinya. Salah satu bentuknya adalah mencari bentuk keseimbangan kabinet berdasarkan perwakilan partai politik.

Apa sebab utama keseimbangan politik selalu diupayakan?  Jawabannya adalah kekhawatiran akan adanya kohabitasi politik.

Kohabitasi politik adalah istilah yang berasal dari Perancis saat pemerintahan Presiden François Mittérand dari partai sayap kiri dipaksa harus berdampingan dengan pemerintahan sayap kanan yang digerakkan Perdana Menteri Jacques Chirac pada era 1986-1988. Pada masa kohabitasi Mittérand-Chirac, politik kohabitasi terbentuk.

Saat itu terjadi pertarungan politik. Kedua kekuatan saling mengunci. Salah satunya, masing-masing pihak selalu melakukan tindakan yang berlawanan.