Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Harap Sistem Haji "Fast Track" Segera Diterapkan di Seluruh Embarkasi

Kompas.com - 07/07/2019, 20:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap sistem haji fast track bisa segera diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia. Hal itu disampaikam Lukman usai melepas jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 1 Embarkasi Jakarta yang menggunakan sistem fast track.

"Jadi tentu kita berharap bahwa uji coba di bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta ini bisa diberlakukan juga di bandara-bandara lain di 13 embarkasi yang ada. Harapannya tentu semua," ujar Lukman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019).

Ia mengatakan pemberlakuan sistem haji fast track bergantung pada uji coba yang diberlakukan pada tahun ini bagi jemaah haji Embarkasi Jakarta.

Sebanyak 19.650 jemaah haji Embarkasi Jakarta akan berangkat menggunakan sistem fast track yang memangkas proses keimigrasian di Arab Saudi. Dengan demikian mereka memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat dan beribadah.

Baca juga: Wapres Sebut Sistem Haji Fast Track Untungkan Jemaah Indonesia

Lukman mengatakan, Indonesia memerlukan lebih banyak jumlah personel keimigrasian Arab Saudi jika hendak memberlakukan sistem fast track di 13 embarkasi yang ada.

Sebab, sistem fast track mengharuskan proses verifikasi dokumen keimigrasian yang berlangsung di Arab Saudi dilakukan di Indonesia.

Ia optimistis sistem haji fast track bisa segera diterapkan pada musim haji berikutnya. Hal itu, kata Lukman, didukung dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang sangat baik.

"Saya optimis bahwa hal itu tidak sulit karena perhatian pemerintah Saudi Arabia terhadap Indonesia itu luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kemudahan ini tak hanya dirasakan oleh jemaah haji yang berangkat dari Soekarno-Hatta saja," ujar Lukman.

Baca juga: Wapres Lepas Jemaah Haji Sistem Fast Track

"Sehingga keadilan bisa lebih dirasakan oleh semua jemaah haji. Kami sudah terus melakukan (lobi). Karena ini sifatnya uji coba, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Tidak ada kendala teknis yang betul-betul serius," lanjut dia.

Haji fast track merupakan sistem yang mempercepat proses verifikasi dokumen keimigrasian jemaah haji asal Indonesia. Melalui sistem ini, jemaah haji Indonesia tak perlu lagi mengantri lama untuk mengikuti proses verifikasi dokumen keimigrasian setibanya di Arab Saudi.

Sebabnya, dokumen mereka sebelumnya telah diverifikasi sebelum berangkat. Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi yang didatangkan ke Indonesia.

Saat ini, dari 13 embarkasi haji di Indonesia, baru Jakarta yang menerapkan sistem fast track, yakni pada musim haji 2018 dan 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com