Menag Harap Sistem Haji "Fast Track" Segera Diterapkan di Seluruh Embarkasi

Kompas.com - 07/07/2019, 20:40 WIB
Jamaah Calon Haji kelompok terbang (kloter) pertama  asal Jawa Barat bersiap menaiki pesawat usai melakukan pemeriksaan keimigrasian di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALJamaah Calon Haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Jawa Barat bersiap menaiki pesawat usai melakukan pemeriksaan keimigrasian di Debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019). Sebanyak 631 kloter dari empat Embarkasi yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akan melalui debarkasi Jakarta Bandara Soekarno Hatta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap sistem haji fast track bisa segera diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia. Hal itu disampaikam Lukman usai melepas jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 1 Embarkasi Jakarta yang menggunakan sistem fast track.

"Jadi tentu kita berharap bahwa uji coba di bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta ini bisa diberlakukan juga di bandara-bandara lain di 13 embarkasi yang ada. Harapannya tentu semua," ujar Lukman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019).

Ia mengatakan pemberlakuan sistem haji fast track bergantung pada uji coba yang diberlakukan pada tahun ini bagi jemaah haji Embarkasi Jakarta.

Sebanyak 19.650 jemaah haji Embarkasi Jakarta akan berangkat menggunakan sistem fast track yang memangkas proses keimigrasian di Arab Saudi. Dengan demikian mereka memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat dan beribadah.

Baca juga: Wapres Sebut Sistem Haji Fast Track Untungkan Jemaah Indonesia

Lukman mengatakan, Indonesia memerlukan lebih banyak jumlah personel keimigrasian Arab Saudi jika hendak memberlakukan sistem fast track di 13 embarkasi yang ada.

Sebab, sistem fast track mengharuskan proses verifikasi dokumen keimigrasian yang berlangsung di Arab Saudi dilakukan di Indonesia.

Ia optimistis sistem haji fast track bisa segera diterapkan pada musim haji berikutnya. Hal itu, kata Lukman, didukung dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang sangat baik.

"Saya optimis bahwa hal itu tidak sulit karena perhatian pemerintah Saudi Arabia terhadap Indonesia itu luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kemudahan ini tak hanya dirasakan oleh jemaah haji yang berangkat dari Soekarno-Hatta saja," ujar Lukman.

Baca juga: Wapres Lepas Jemaah Haji Sistem Fast Track

"Sehingga keadilan bisa lebih dirasakan oleh semua jemaah haji. Kami sudah terus melakukan (lobi). Karena ini sifatnya uji coba, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Tidak ada kendala teknis yang betul-betul serius," lanjut dia.

Haji fast track merupakan sistem yang mempercepat proses verifikasi dokumen keimigrasian jemaah haji asal Indonesia. Melalui sistem ini, jemaah haji Indonesia tak perlu lagi mengantri lama untuk mengikuti proses verifikasi dokumen keimigrasian setibanya di Arab Saudi.

Sebabnya, dokumen mereka sebelumnya telah diverifikasi sebelum berangkat. Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi yang didatangkan ke Indonesia.

Saat ini, dari 13 embarkasi haji di Indonesia, baru Jakarta yang menerapkan sistem fast track, yakni pada musim haji 2018 dan 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X