Wasekjen PKB Ingin Partainya dan NU Masing-masing Dapat Jatah Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta jatah kursi menteri antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) dipisah dalam Kabinet Kerja jilid II di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Daniel berharap, masing-masing organisasi mendapatkan jatah menteri.

"Memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU. Tetapi kan PKB bukan NU. Tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Daniel mengatakan, ada aspirasi agar kader NU bisa dipercaya untuk mengisi jabatan menteri di dalam kabinet. Sebab, para kader NU dianggap telah bekerja keras selama masa kontestasi Pilpres 2019.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Cak Imin Juga Akan Usulkan Tokoh di Luar PKB

"Karena NU kan juga bagian yang sangat bekerja keras kemarin, sehingga itu dua hal yang berbeda," kata Daniel.

Meski demikian, Daniel menyerahkan keputusan itu kepada presiden terpilih Joko Widodo. Menurut dia, pihak lain di luar presiden hanya bisa memberikan saran dan masukan mengenai calon-calon yang akan dipilih sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

"Pada akhirnya kami serahkan kepada Pak Jokowi.  Kami hanya menyediakan kader terbaik. Tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam. Kami serahkan pada Pak Presiden," kata Johan.

Baca juga: Temui Maruf Amin, Cak Imin Akui Akan Bicarakan Jatah Menteri

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan 10 calon menteri kepada Presiden Jokowi. Ia menilai, banyak kader PKB yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk membantu pemeritahan ke depan.

"Usulin 10 minimal lah," kata Muhaimin sesaat sebelum bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).