Baiq Nuril, dari Vonis Bebas hingga Berharap Amnesti Jokowi...

Dalam putusan dengan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2018 itu, majelis hakim menyebutkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan vonis Baiq Nuril.

Untuk poin yang memberatkan, Nuril disebut telah membuat malu keluarga mantan Kepala Sekolah SMA 7 Mataram, Muslim.

Sementara itu, faktor yang meringankan Nuril adalah belum pernah dihukum dan memiliki tiga orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang.

Ajukan PK

Pada 3 Januari 2019, tim kuasa hukum Nuril resmi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Nuril mengajukan Permohonan PK terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 574K/PID.SUS/2018 tanggal 26 September 2018, Jo putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pos.Sus/2017/PN Mtr tanggal 26 Juli 2017.

Selain mengajukan PK, Nuril dan tim kuasa hukum juga mengadukan nasibnya ke Komisi III DPR pada 22 Januari 2019.

Baca juga: Koalisi Save Ibu Nuril Tagih Janji DPR Eksaminasi Penolakan PK Baiq Nuril

Komisi III pun sepakat melakukan eksaminasi dalam kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan Komisi III memang tidak bisa ikut campur dalam proses di MA. Namun, DPR bisa menyampaikan usulan kepada MA yang merupakan lembaga mitra.

"Bahwa dalam hal ini ada putusan Anda (MA) yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi. Tetapi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan," ujar Arsul.

"Sehingga tidak pada kasus ini saja, ke depan, hakim-hakim itu bisa melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum," tambah dia.

Nuril beserta kuasa hukumnya diketahui juga sempat mengkonsultasikan perkara yang dihadapinya ini ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Namun, juga tidak membuahkan hasil.

Amicus Curiae

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengirimkan Amicus Curiae kepada MA atas PK yang diajukan Baiq Nuril.

Amicus Curiae secara sederhana dapat dipahami sebagai teman pengadilan, yaitu pihak yang menawarkan bantuan kepada pengadilan berupa informasi, keahlian, wawasannya terkait kasus yang sedang ditangani tanpa diminta.

Baca juga: PK Ditolak MA, Baiq Nuril Terpukul

Sebagai lembaga kajian independen dan advokasi, ICJR memiliki catatan tersendiri terkait putusan MA dalam kasus Nuril.

Pertama, menurut ICJR, MA telah melampaui kewenangannya berdasarkan perundang-undangan, dalam mengadili perkara di tingkat kasasi. MA sebagai judex juris seharusnya tidak diperbolehkan memeriksa fakta, apalagi menyusun sendiri fakta hukum yang berbeda dengan judex factie.