Sabtu Subuh, Maluku Diguncang Dua Gempa Berkekuatan 5,4 Magnitudo

Kompas.com - 06/07/2019, 06:04 WIB
Ilustrasi gempa bumi ShutterstockIlustrasi gempa bumi

AMBON,KOMPAS.com - Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Sabtu (6/7/2019) subuh, diguncang dua kali gempa beruntun dengan kekuatan 5,4 magnitudo.

Data yang diterima Kompas.com dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Stasiun Ambon, kedua gempa terjadi pada waktu yang hampir bersamaan yakni pada pukul 04.59 WIT. 

Gempa pertama berpusat pada titik koordinat 6.01 Lintang Selatan dan 131 Bujur Timur atau berjarak 150 kilometer barat laut Larat, Kepulauan Taninbar dan 194 barat laut Maluku Tenggara pada kedalaman 122 kilometer di bawah permukaan laut.

Sementara, gempa kedua berlokasi pada 5.99 Lintang Selatan dan 131.05 Bujur Timur atau berjarak 149 kilometer barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar dan 188 bagian barat, Langgir Maluku Teggara dengan kedalaman 115 kilometer di bawah permukaan laut.

Baca juga: Butuh Rp 6,4 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur akibat Bencana di Maluku

Kedua gempa yang nyaris terjadi secara bersamaan itu hanya berselisih satu detik.

Dari data yang diterima, kedua gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Sejauh ini, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan fisik yang ditimbulkan akibat kedua gempa beruntun tersebut.

Provinsi Maluku diketahui merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Sebab, Maluku berada pada pertemuan tiga lempeng besar, yakni Indo Australia, Eurasia dan Pasifik.

Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia lalu bertemu Lempeng Pasifik. Pertemuan kedua lempeng tersebut menyebabkan terjadi patahan yang tidak beraturan, sehingga kerap memicu terjadinya gempa di wilayah Maluku.

 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X