Kepada Jokowi, PGRI Keluhkan Masalah Tunjangan Terlambat Cair

Kompas.com - 05/07/2019, 23:13 WIB
Presiden Jokowi mengunjungi Jendela Indonesia, yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado, Jumat (5/7/2019). Biro pers setpresPresiden Jokowi mengunjungi Jendela Indonesia, yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado, Jumat (5/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mencatat, masih banyak masalah dan persoalan yang dialami para guru di lapangan.

Permasalahan ini dilaporkan langsung oleh Unifah kepada Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XXII PGRI di Jakarta, Jumat (5/7/2019) malam.

"PGRI sebagai kekuatan moral intelektual adalah mitra strategis pemerintah. Kami sadari banyak persoalan guru dan tenaga pendidik, misalnya meski pemerintah terbitkan sejumlah perbaikan dalam tata kelola guru, namun di lapangan guru-guru masih menemui kesulitan, dan kelambatan pencairan tunjangan profesi, juga aturan administrasi," kata Unifah.

Baca juga: Jokowi: Google Perpustakaan Kita, Wikipedia Ensiklopedia, dan Buku Elektronik Buku Kita

Ia berharap, pemerintah bisa terus melakukan upaya untuk memperbaiki tata kelola guru. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo menetapkan PGRI sebagai organisasi profesi guru. 

"Mohon berkenan Pak Presiden, PGRI dapat ditetapkan sebagai organisasi profesi guru. Sebagaimana penetapan tanggal 25 November hari kelahiran PGRI sebagai hari guru nasional," kata Unifah.

Di sisi lain, Hanifah juga mengapresiasi pemerintah yang sudah menyelesaikan sejumlah persoalan, seperti masalah guru honorer.

Menumpuknya guru honorer diselesaikan pemerintah dengan mengangkat mereka lewat sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Persoalan guru honor pelan tapi pasti telah diurai," kata dia.

Baca juga: Jokowi Diharap Keluarkan Amnesti Sebelum Baiq Nuril Dieksekusi

Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan, berbagai masukan tersebut telah dicatat oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi memastikan, ia akan menindaklanjuti masukan dari PGRI

"Mengenai organisasi profesi sudah dicatat Pak Menteri Sekretaris Kabinet, yang lain tadi juga sudah dicatat. Kalau ada solusi ada jalan untuk yang disampaikan ibu ketua umum nanti akan dicarikan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Nasional
Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Nasional
Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Nasional
Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Nasional
Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Nasional
KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X