Koalisi "Save Ibu Nuril" Tagih Janji DPR Eksaminasi Penolakan PK Baiq Nuril

Kompas.com - 05/07/2019, 20:49 WIB
Baiq Nuril Maknun (tengah) masih trauma berada di Pengadilan Negeri Mataram, saat menjalani sidang PK Kamis (10/1/2018). KOMPAS.com/ FITRI RAHMAWATIBaiq Nuril Maknun (tengah) masih trauma berada di Pengadilan Negeri Mataram, saat menjalani sidang PK Kamis (10/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi "Save Ibu Nuril" menagih janji DPR untuk melakukan eksaminasi atau pemeriksaan terhadap penolakan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang diajukan pihak Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal.

"Kita mendapatkan sinyal positif dari DPR untuk melakukan eksaminasi saat koalisi beraudiensi. Kami minta sinyal positif itu betul adanya," ujar peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Genoveva, dalam konfernsi persnya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Koalisi "Save Ibu Nuril" terdiri dari ICJR, LBH Pers, LBH Apik, Elsam, AJI Jakarta, Safenet, MaPPI, dan FH UI.

Baca juga: Anggota Komisi III Dukung Upaya Pengajuan Amnesti Baiq Nuril

Dalam kasus perekaman ilegal ini, Baiq Nuril dihukum enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Menurut Genoveva, DPR sedianya berani mendorong Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

"Waktu itu DPR menjanjikan bahwa akan membentuk tim evaluasi dan melakukan eksaminasi. Kami menagih janji DPR, jika ada kesalahan dalam putusan MA, DPR harus mendorong Presiden Jokowi berikan amnesti karena sekarang memang tidak ada jalan lain," ujar dia. 

Anggota koalisi, Ade Wahyudin, mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan DPR dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Ia berharap, Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Nuril. Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012.

Baca juga: Pengacara: Baiq Nuril Siap Jalankan Putusan Meski Kecewa

Dalam perbincangan itu, Kepsek M cerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X