KASN Harap Pansel Cermat Melihat Independensi Capim KPK

Kompas.com - 05/07/2019, 18:53 WIB
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dan Komisioner KASN Waluyo di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (5/7/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti LIPI Syamsuddin Haris, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dan Komisioner KASN Waluyo di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (5/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Waluyo berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023 cermat dalam melihat independensi setiap calon.

"Pansel itu harus lebih dalam lagi (mencermati) kalau orang dari unsur institusi awalnya kemudian masuk jadi Pimpinan KPK, jadi harus memerhatikan kemampuan si calon ini untuk bertindak secara independen," kata Waluyo dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat (5/7/2019) sore.

Hal itu, menurut Waluyo, guna memastikan latar belakang calon di institusi sebelumnya tidak memengaruhi proses kinerja hingga pengambilan kebijakan di KPK. Waluyo pun mencontohkan apabila calon berasal dari Polri atau Kejaksaan.

Baca juga: Total 11 Perwira Polri Daftar Capim KPK

"Nah hal ini Pansel harus melihat pada waktu di-assestment track record, yang bersangkutan menangani kasus-kasus sebelumnya itu ada enggak sih si calon ini itu terkena intervensi. Atau dia bisa sangat lugas walaupun pernah diintervensi atasan, pun mereka tetap bisa melaksanakannya," kata dia.

Oleh karena itu, Waluyo memandang independensi juga patut menjadi salah satu prioritas dalam proses seleksi calon.

"Dicari orang-orang yang sifatnya benar-benar bisa independen sehingga saat dia melakukan tugasnya bersentuhan dengan institusinya (tempat asalnya) misalnya dia bisa independen," kata dia.

Saat ini, Pansel KPK sudah memulai proses seleksi administrasi para calon yang sudah mendaftar.

Kemudian, Pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos administrasi pada 11 Juli 2019. Setelah itu, mereka yang lolos tahap administrasi akan mengikuti uji kompetensi pada 18 Juli 2019.

Setelah uji kompetensi digelar 18 Juli 2019, Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 25 Juli 2019.

Baca juga: Berdasarkan LHKPN, Ini Harta Kekayaan 5 Jaksa yang Daftar Capim KPK

Kemudian, capim yang lolos uji kompetensi akan mengikuti tes psikotes dan profile assessment. Namun, Pansel belum menjelaskan secara rinci terkait waktu tahapan seleksi usai pengumuman hasil uji kompetensi.

Setelah itu, dilanjutkan dengan uji publik agar masyarakat bisa melihat seperti apa gagasan para calon.

Usai uji publik, capim yang lolos akan memasuki tahap wawancara sekitar awal September. Kemudian pada akhirnya Pansel akan memberikan 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo pada bulan yang sama.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rangkaian Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X