KASN Harap Pansel Cermat Melihat Independensi Capim KPK

Kompas.com - 05/07/2019, 18:53 WIB
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dan Komisioner KASN Waluyo di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (5/7/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti LIPI Syamsuddin Haris, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dan Komisioner KASN Waluyo di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (5/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Waluyo berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023 cermat dalam melihat independensi setiap calon.

"Pansel itu harus lebih dalam lagi (mencermati) kalau orang dari unsur institusi awalnya kemudian masuk jadi Pimpinan KPK, jadi harus memerhatikan kemampuan si calon ini untuk bertindak secara independen," kata Waluyo dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat (5/7/2019) sore.

Hal itu, menurut Waluyo, guna memastikan latar belakang calon di institusi sebelumnya tidak memengaruhi proses kinerja hingga pengambilan kebijakan di KPK. Waluyo pun mencontohkan apabila calon berasal dari Polri atau Kejaksaan.

Baca juga: Total 11 Perwira Polri Daftar Capim KPK

"Nah hal ini Pansel harus melihat pada waktu di-assestment track record, yang bersangkutan menangani kasus-kasus sebelumnya itu ada enggak sih si calon ini itu terkena intervensi. Atau dia bisa sangat lugas walaupun pernah diintervensi atasan, pun mereka tetap bisa melaksanakannya," kata dia.

Oleh karena itu, Waluyo memandang independensi juga patut menjadi salah satu prioritas dalam proses seleksi calon.

"Dicari orang-orang yang sifatnya benar-benar bisa independen sehingga saat dia melakukan tugasnya bersentuhan dengan institusinya (tempat asalnya) misalnya dia bisa independen," kata dia.

Saat ini, Pansel KPK sudah memulai proses seleksi administrasi para calon yang sudah mendaftar.

Kemudian, Pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos administrasi pada 11 Juli 2019. Setelah itu, mereka yang lolos tahap administrasi akan mengikuti uji kompetensi pada 18 Juli 2019.

Setelah uji kompetensi digelar 18 Juli 2019, Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 25 Juli 2019.

Baca juga: Berdasarkan LHKPN, Ini Harta Kekayaan 5 Jaksa yang Daftar Capim KPK

Kemudian, capim yang lolos uji kompetensi akan mengikuti tes psikotes dan profile assessment. Namun, Pansel belum menjelaskan secara rinci terkait waktu tahapan seleksi usai pengumuman hasil uji kompetensi.

Setelah itu, dilanjutkan dengan uji publik agar masyarakat bisa melihat seperti apa gagasan para calon.

Usai uji publik, capim yang lolos akan memasuki tahap wawancara sekitar awal September. Kemudian pada akhirnya Pansel akan memberikan 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo pada bulan yang sama.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rangkaian Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X