Kompas.com - 05/07/2019, 18:37 WIB
Calon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2019.

Jerry menilai pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat dan mencegah disintegrasi.

"Saat ini dibutuhkan rekonsiliasi, tapi harus direspons. Hal ini ada positifnya guna mencegah terjadi disintegrasi. Kan Presiden Jokowi terpilih bukan untuk pendukungnya tapi bagi pendukung Prabowo juga," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Menurut Jerry, tak dapat dimungkiri saat ini kondisi masyarakat masih terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Emak-Emak Pendukung Ingin Prabowo Jadi Oposisi

Pasalnya banyak pendukung Prabowo-Sandiaga yang tidak menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak dalil permohonan tim hukum atas hasil Pilpres 2019.

Di sisi lain, penyebaran ujaran kebencian terus terjadi, khususnya di media sosial.

"Entah Juli atau Agustus pokoknya sebelum pelantikan. Soalnya saat ini sebagian kubu Prabowo belum menerima. Bisa 50 persen. Itu bisa kita lihat di medsos, masih ada hate speech (ujaran kebencian). Padahal pertarungan telah usai," kata Jerry.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Prabowo akan bertemu Presiden Joko Widodo sebagai langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Kemungkinan pertemuan tersebut akan terjadi pada Juli ini.

Andre mengatakan pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menurunkan ketegangan antara pendukung kedua calon presiden itu saat pilpres.

Selain itu, melalui pertemuan, Prabowo dan Jokowi ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kompetisi telah usai.

Namun, ia meminta semua pihak agar tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Namun, pernyataan Andre tersebut tak lantas membuat kubu Jokowi menanggapinya secara positif.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Agenda Prioritas

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Johnny G Plate menuturkan bahwa ia belum melihat adanya keinginan kuat dari Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi.

Pasalnya, keinginan untuk bertemu Presiden Joko Widodo belum pernah diucapkan langsung oleh Prabowo.

Sementara, seusai pilpres beberapa kali Jokowi mengutarakan keinginannya untuk bertemu Prabowo.

Baca juga: Wakil Ketua TKN: Saya Belum Dengar Prabowo Bilang Ingin Bertemu Jokowi

"Saya belum mendengar tuh Pak Prabowo yang ngomong (akan bertemu Jokowi). Kalau yang lain yang ngomong ya enggak perlu kita dengar lagi," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai agenda pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan pesaingnya Prabowo Subianto sudah tidak terlalu penting.

Sebab, kata Moeldoko, pasca-Pilpres 2019 kondisi masyarakat yang semula sempat terpecah belah kini sudah kembali normal.

"Masyarakat sudah baik-baik saja di luar, di bawah, menurut saya hal yang sudah normal sebenarnya jadi tidak terlalu penting (wacana pertemuan) itu dibicarakan lagi," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X