Disebut Jadi Capres Potensial 2024, Ini Komentar Cak Imin

Kompas.com - 05/07/2019, 18:18 WIB
Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELWakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar belum mau berkomentar soal kajian lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menganggapnya layak menjadi calon presiden di 2024.

Muhaimin menilai bicara kans 2024 masih terlalu jauh. Apalagi gelaran pilpres 2019 sendiri baru saja usai.

"Istirahat dulu, sudah capek 2019, 2024 nanti dulu," kata Muhaimin saat dimintai tanggapannya usai menyambangi kediaman wakil presiden Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: Golkar Belum Bicarakan Prospek Airlangga Jadi Capres di 2024

Menurut dia, PKB sendiri saat ini masih fokus dalam upaya mensukseskan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024. Misalnya dalam pertemuan dengan Ma'ruf sore ini, ia mengaku turut menyampaikan masukan mengenai kinerja pemerintah yang akan datang.

"Kita diskusi soal penguatan kebutuhan masyarakat, kira-kira pemerintahan yang akan datang ada beberapa yang harus didapat perhatian bersama sungguh sungguh yaitu kualitas pendidikan, yang kedua peningkatan usaha kecil dan menengah, yang ketiga tentu gairah keislaman yang muncul di Indonesia," kata dia.

Muhaimin sendiri saat ini masih fokus membidik kursi Ketua MPR 2019-2024. Ia turut melobi Ma'ruf agar bisa diusung sebagai calon Ketua MPR oleh fraksi parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf di Senayan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya kami mohon doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," kata dia.

Tanggapan berbeda sebelumnya disampaikan Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid terkait LSI yang menempatkan Cak Imin sebal capres potensial 2024. Menurut Jazilul, Cak Imin memang sudah pantas menjadi calon presiden.

"Sudah pantas sih jadi capres 2024. Sebab, santun, visioner, cerdas dan berkarakter. Punya segudang pengalaman di legislatif dan eksekutif. Termasuk sukses memimpin PKB," kata Jazilul ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: PKB: Cak Imin Memang Sudah Pantas Jadi Capres 2024

Diberitakan, lembaga survei politik LSI Denny JA merilis 15 nama tokoh yang dinilai berpotensi akan bertarung pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Dari jumlah tersebut, enam di antaranya adalah elite partai politik. Keenamnya yaitu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto; eks Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ada pula Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; eks Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani; dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Nasional
Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Nasional
Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Nasional
KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Nasional
Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Nasional
Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X