Selain Jokowi, DPR Juga Didesak Turun Tangan Bantu Bebaskan Baiq Nuril

Kompas.com - 05/07/2019, 17:12 WIB
Baiq Nuril menerima tawaran untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kompleks Parlemen, Rabu (21/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Baiq Nuril menerima tawaran untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kompleks Parlemen, Rabu (21/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) didesak turun tangan membela Baiq Nuril Maknun, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah atas kasus penekaman ilegal.

Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto menilai, DPR bisa memberi pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo agar memberi amnesti atau pengampunan kepada Nuril.

"Secara paralel, Dewan Perwakilan Rakyat harus segera memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai perlunya amnesti sesuai Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," kata Damar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2019).

Hal ini disampaikan Damar menanggapi putusan terbaru Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali yang diajukan Baiq Nuril.

Menurut Damar, sekaranglah saat yang tepat bagi Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas tertinggi negara untuk menghadirkan keadilan bagi seorang warganya dengan memberikan amnesti. Langkah ini tidak harus menunggu korban untuk mengajukannya.

"Presiden, disertai pertimbangan DPR RI, dapat secara proaktif memberikannya jika melihat terjadi ketidakadilan terhadap seorang warga negara," kata dia.

Baca juga: Jokowi Didesak Beri Amnesti Tanpa Tunggu Baiq Nuril Ajukan Permohonan

Menurut Damar, pemberian amnesti ini penting sebagai upaya untuk memberikan dukungan kepada korban-koran pelecehan seksual lain di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus kriminalisasi yang tidak seharusnya mereka alami.

Damar menilai perspektif hukum Majelis hakim sidang PK tidak lengkap dalam menimbang keadilan bagi Nuril.

Putusan itu justru menyalahkan korban pelecehan seksual yang berusaha mengungkapkan kejahatan yang terjadi terhadapnya. Penolakan PK itu membuktikan sulitnya korban pelecehan seksual mencari keadilan.

"Korban bukan saja direndahkan, tetapi dengan mudah dianggap sebagai sumber atau pelaku kejahatan. Ke depan, penolakan PK ini dapat membuat korban lainnya dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual akan semakin takut bersuara," kata dia.

Baca juga: PK Baiq Nuril Ditolak MA, Presiden Jokowi Didesak Berikan Amnesti

Selain mendesak agar amnesti diberikan ke Baiq Nuril, Damar juga mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghapus pasal-pasal karet di UU ITE termasuk Pasal 27-29 UU ITE.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X