Di Kongres PGRI, Wapres Singgung Kesejahteraan Guru

Kompas.com - 05/07/2019, 17:12 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, JakartaKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung persoalan kesejahteraan guru dalam Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) XXII 2019 di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Kalla menilai, persoalan kesejahteraan guru dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pendidikan. Namun, Kalla mengatakan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh hasil produktivitas negara di bidang ekonomi.

Sementara itu, kata Kalla, produktivitas ekonomi juga dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara yang diperoleh lewat pendidikan. Karena itu, Kalla menilai semua hal tersebut merupakan mata rantai yang tak bisa diputus.

Baca juga: Temui Wapres, Ketua PGRI Protes soal Kewenangan Pengelolaan Sekolah di Daerah


"Karena apa bila kita bicara tentang kesejahteraan yang kita peroleh, sangat tergantung dengan kemampuan ekonomi negara. Kembali lagi ke kemampuan nilai tambah negara, kembali lagi ke teknologi, kembali lagi ke pendidikan, kembali lagi tentang guru," ujar Kalla dalam sambutannya.

"Jadi ini sistem yang berputar, yang ujungnya dimana pun kita (harus) selesaikan. Tapi dasar dari semua adalah meningkatkan pendidikan bersama-sama," lanjut Kalla.

Kalla menyadari, saat ini masih banyak guru yang belum puas dengan kesejahteraannya, terutama para guru honorer.

Namun, Kalla mengatakan, peningkatan kesejahteraan guru juga harus berimbas pasca-meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia. Dengan demikian hal tersebut bisa meningkatkan kualitas SDM guna meningkatkan produktivitas perekonomian negara.

Jika produktivitas perekonomian negara meningkat, Kalla meyakini hal itu akan berimbas balik pada peningkatan kesejahteraan guru.

Baca juga: Sekjen PGRI: Gaduh Zonasi karena Kurang Libatkan Guru dan Orangtua

Karena itu, kata Kalla, tugas utama negara ke depan ialah memperbaiki mutu pendidikan. Kalla menilai mutu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di Indonesia masih harus diperbaiki.

"Apa bila pemerintah saat ini selalu bicara infrastruktur, fisik, maka lima tahun mendatang akan membicarakan infrastruktur manusia, sumber daya manusia, kemampuan manusia dan apapun kita berbicara kemampuan manusia," kata Kalla.

"Maka ujungnya adalah mutu pendidikan, pelatihan, dan sistem pendidkan, dan sebagainya," lanjut dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X