Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/07/2019, 17:12 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung persoalan kesejahteraan guru dalam Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) XXII 2019 di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Kalla menilai, persoalan kesejahteraan guru dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pendidikan. Namun, Kalla mengatakan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh hasil produktivitas negara di bidang ekonomi.

Sementara itu, kata Kalla, produktivitas ekonomi juga dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara yang diperoleh lewat pendidikan. Karena itu, Kalla menilai semua hal tersebut merupakan mata rantai yang tak bisa diputus.

Baca juga: Temui Wapres, Ketua PGRI Protes soal Kewenangan Pengelolaan Sekolah di Daerah

"Karena apa bila kita bicara tentang kesejahteraan yang kita peroleh, sangat tergantung dengan kemampuan ekonomi negara. Kembali lagi ke kemampuan nilai tambah negara, kembali lagi ke teknologi, kembali lagi ke pendidikan, kembali lagi tentang guru," ujar Kalla dalam sambutannya.

"Jadi ini sistem yang berputar, yang ujungnya dimana pun kita (harus) selesaikan. Tapi dasar dari semua adalah meningkatkan pendidikan bersama-sama," lanjut Kalla.

Kalla menyadari, saat ini masih banyak guru yang belum puas dengan kesejahteraannya, terutama para guru honorer.

Namun, Kalla mengatakan, peningkatan kesejahteraan guru juga harus berimbas pasca-meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia. Dengan demikian hal tersebut bisa meningkatkan kualitas SDM guna meningkatkan produktivitas perekonomian negara.

Jika produktivitas perekonomian negara meningkat, Kalla meyakini hal itu akan berimbas balik pada peningkatan kesejahteraan guru.

Baca juga: Sekjen PGRI: Gaduh Zonasi karena Kurang Libatkan Guru dan Orangtua

Karena itu, kata Kalla, tugas utama negara ke depan ialah memperbaiki mutu pendidikan. Kalla menilai mutu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di Indonesia masih harus diperbaiki.

"Apa bila pemerintah saat ini selalu bicara infrastruktur, fisik, maka lima tahun mendatang akan membicarakan infrastruktur manusia, sumber daya manusia, kemampuan manusia dan apapun kita berbicara kemampuan manusia," kata Kalla.

"Maka ujungnya adalah mutu pendidikan, pelatihan, dan sistem pendidkan, dan sebagainya," lanjut dia.

Kompas TV Walaupun berada di tengah-tengah kota dan sudah eksis sejak tahun 1955 silam, SMP swasta PGRI Klungkung, Bali keberadaanya kini terancam tutup lantaran tidak ada siswa. Saat ini siswa lebih memanfaatkan sistem zonasi dengan masuk ke sekolah negeri dibanding sekolah swasta. Promosi sekolah gratis dan ada ditengah kotapun tidak mampu mendorong pelajar baru datang kesekolah ini. Saat ini 24 ruang kelas yang dimiliki kosong dan hanya terisi 2 kelas saja dengan 25 tenaga pengajar yang juga terancam divakumkan karena tidak adanya siswa baru. Kini guru hanya mengajari kelas 8 yang jumlahnya 20 orang dan kelas 9, 17 orang siswa saja. #SMPSwasta #Klungkung #KekuranganSiswa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Polisi Jadi Penampungan TPPO, Polri: Masih Didalami Propam Polda Lampung

Rumah Polisi Jadi Penampungan TPPO, Polri: Masih Didalami Propam Polda Lampung

Nasional
KPK Geledah PDAM Bandung Terkait Dugaan Suap Yana Mulyana

KPK Geledah PDAM Bandung Terkait Dugaan Suap Yana Mulyana

Nasional
Selesaikan Kemelut RUU Kesehatan

Selesaikan Kemelut RUU Kesehatan

Nasional
80 Persen Korban Perdagangan Orang adalah Perempuan, Pemerintah Bakal Bentuk Direktorat PPA dan TPPO

80 Persen Korban Perdagangan Orang adalah Perempuan, Pemerintah Bakal Bentuk Direktorat PPA dan TPPO

Nasional
Panen Perdana, Sinergi Antam dan Petani Jagung di Maluku Utara Hasilkan 3.352 Tongkol Jagung

Panen Perdana, Sinergi Antam dan Petani Jagung di Maluku Utara Hasilkan 3.352 Tongkol Jagung

Nasional
Geopolitik Indonesia, ASEAN Damai, dan Membangun Dunia

Geopolitik Indonesia, ASEAN Damai, dan Membangun Dunia

Nasional
Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Nasional
Mantan Pimpinan KPK Datangi DPR, Minta Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Diusut Tuntas

Mantan Pimpinan KPK Datangi DPR, Minta Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Diusut Tuntas

Nasional
KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Lobi Hakim Agung Lewat Sekretaris MA

KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Lobi Hakim Agung Lewat Sekretaris MA

Nasional
Kaji Revisi UU TNI, Lemhannas Fokus pada Perubahan Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer

Kaji Revisi UU TNI, Lemhannas Fokus pada Perubahan Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer

Nasional
Kemenag Minta Maskapai Saudia Diperiksa karena Kerap Ubah Kursi Pesawat Haji

Kemenag Minta Maskapai Saudia Diperiksa karena Kerap Ubah Kursi Pesawat Haji

Nasional
Kemenag Kecewa Maskapai Saudia Ubah Jadwal Terbang dan Jumlah Kursi Pesawat Jemaah Haji

Kemenag Kecewa Maskapai Saudia Ubah Jadwal Terbang dan Jumlah Kursi Pesawat Jemaah Haji

Nasional
Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Nasional
Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diperiksa Penyidik KPK Soal Dugaan Suap di MA

Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diperiksa Penyidik KPK Soal Dugaan Suap di MA

Nasional
AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, PDI-P: Politik Harus Buka Ruang Dialog

AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, PDI-P: Politik Harus Buka Ruang Dialog

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com