Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Wajar Tiap Ganti Menteri Kurikulum Berubah

Kompas.com - 05/07/2019, 16:54 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar bila setiap pergantian Menteri Pendidikan kurikulum berubah.

Hal itu disampaikan Kalla dalam sambutannya di Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) XXII 2019 di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Banyak yang mengatakan tiap ganti menteri rombak kurikulum. Itu wajar saja, karena teknologi pendidikan berubah, berdinamika sekarang," ujar Kalla.

Baca juga: Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum di Sumut

Karena itu ia mengingatkan para guru untuk beradaptasi. Sebabnya pendidikan di era sekarang sangat dinamis dan banyak menghadapi perubahan. Kalla pun meminta para guru mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pendidikan di era sekarang.

Kalla menambahkan, saat ini siswa bisa memperoleh pendidikan dari manapun dengan akses internet yang semakin cepat. Karenanya, guru tak lagi bisa memberikan sistem pengajaran satu arah.

Kalla mengatakan jika guru tak mempersiapkan diri dengan baik maka bisa kalah pintar dengan murid-muridnya yang setiap hari memperoleh pengetahuan baru di dunia maya.

Baca juga: BSN Memperbarui Satuan Kilogram di Kurikulum Nasional, Seperti Apa?

"Pada dewasa ini, ilmu, teknologi dapat dengan mudah diperoleh dengan internet, dengan beragam sistem yang ada. Apa bila guru tidak belajar dengan baik, dengan cepat, bisa-bisa muridnya lebih pintar dari gurunya. Banyak pertanyaan murid tidak bisa dijawab," ujar Kalla.

"Maka kita semua apa lagi di PGRI bukan hanya mengembangkan ilmu secara formal, juga mengembangkan ilmu dengan sistem teknologi informasi yang berkembang dewasa ini," lanjut dia.

Kompas TV Semua orangtua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk soal<strong>pendidikan</strong>. Kini ragam<strong>pendidikan </strong>pun makin banyak. Ada kurikulum murni 2013, ada pula yang dicampur dengan kurikulum internasional. Beda kurikulum beda juga dengan harganya. KompasTV mencoba melihat beberapa biaya sekolah untuk tahun ajaran 2017 di strata taman kanak-kanak dan sekolah dasar dengan beragam kurikulum dari beberapa sekolah di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com