Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sebut Banyak yang Tak Paham Konsep Oposisi dalam Sistem Presidensial

Kompas.com - 05/07/2019, 15:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai banyak pihak yang tidak memahami konsep oposisi dalam sistem presidensial Indonesia.

Menurut Fahri, ketidakpahaman pada konsep oposisi itu membuat sikap politik partai politik menjadi membingungkan dan terkesan "tarik ulur" tiap awal pemerintahan.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial tidak ada oposisi, karena yang menjadi oposisi adalah parlemen.

"Jadi semuanya, bagi yang di luar maupun yang di dalam itu enggak punya konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisi dalam sistem presidensialisme," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Enggak ada yang mengerti tentang ini, makanya bingung. Dalam presidensialisme enggak ada oposisi, karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen," ujar Fahri Hamzah.

Baca juga: Bela Baiq Nuril, Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Sebaiknya Cabut UU ITE

Fahri menjelaskan, cara memilih parlemen di negara dengan sistem parlementer dan negara presidensial berbeda.

Negara dengan sistem parlementer memilih parlemen untuk membentuk pemerintahan yang dibagi menjadi dua kubu, yaitu ruling majority dan minority oposition.

"Dalam sistem presidensialisme rakyat memilihnya dua-duanya. Eksekutifnya dipilih, dicoblos presidennya," ujarnya.

Fahri mengatakan, dalam sistem presidensial rakyat memilih eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan, rakyat memilih legislatif untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan pemerintah.

Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial pihak oposisi dipegang oleh legislatif sesuai dengan janji mereka saat dipilih oleh rakyat.

"Tapi kalau memilih DPR-nya, legislatifnya, baik pusat maupun daerah rakyat ngomongnya 'saya pilih kamu DPR tolong awasi itu pemerintahan' . Jadi awasi di sini artinya oposisi. Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. tetapi dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi," tuturnya.

Dalam perkembangan politik saat ini, menurut Fahri, banyak pihak yang tidak paham konsep oposisi. Sehingga, mereka yang ingin menjadi koalisi kebingungan meletakkan posisi partainya.

"Menurut saya mereka itu enggak paham, sehingga menjadi oposisi mau jadi bagian koalisi, itu bingung bagaimana meletakkan diri dalam konstelasi sistem presidensial," ujar mantan politisi PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com