Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Belum Bicarakan Prospek Airlangga Jadi Capres di 2024

Kompas.com - 05/07/2019, 13:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, belum ada pembicaraan di internal Golkar soal kemungkinan Airlangga Hartarto maju di Pemilihan Presiden 2024.

"Sebetulnya masih jauh perhelatan 2024 itu. Belum ada pembicaraan tentang Pilpres 2024," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Menurut Ace, ketua umum partainya itu saat ini sedang fokus mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) partai yang akan dilaksanakan Desember 2019.

Meski demikian, menurut Ace, potensi Airlangga untuk menjadi capres 2024 terbuka lebar. Sebab, Airlangga memiliki modal yang besar.

Baca juga: INFOGRAFIK: 15 Kandidat Potensial Capres 2024, Siapa Saja?

Modal yang dimaksud adalah, Airlangga merupakan sosok politisi berlatar belakang pendidikan teknokratis. Ace juga mengklaim, menteri perindustrian itu menguasai bidang industri dan manajemen coorporate, serta punya pengalaman di bidang bisnis.

"Dengan pengalaman dan latar belakang seperti itu, tentu menjadi modal yang sangat berharga jika dinilai berpotensi menjadi pemimpin politik di tahun 2024 nanti," ujar Ace.

Kini, yang paling penting dari semua itu adalah mendorong agar Airlangga kembali terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Ini juga menjadi modal penting untuk memberikan efek elektoral.

"Ini sangat penting untuk mendorong agar Partai Golkar dan Ketumnya memiliki nilai elektoral yang beriringan," kata dia.

Baca juga: Bambang Soesatyo Berniat Minta Izin Airlangga untuk Jadi Caketum Golkar

Sebelumnya, lembaga survei politik Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis 15 nama tokoh yang dinilai berpotensi akan berlaga pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Dari jumlah tersebut, enam di antaranya adalah elite partai politik. Keenamnya yaitu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto; eks Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno; Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ada pula Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; eks Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani; dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

 

Kompas TV Benarkah Golkar dan PKB bersaing memperebutkan pengaruh Jokowi dalam koalisi saat ini yang berujung pada distribusi pembagian kursi kabinet mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com