PK Baiq Nuril Ditolak MA, Presiden Jokowi Didesak Berikan Amnesti

Kompas.com - 05/07/2019, 11:56 WIB
Lombok.Barat, Kompas.Com Baiq Nuril Maknun korban UU ITE ini adalah juga korban gempa, rumahnya mengalami rusak sedang dan masih was was berasa di rumah hingga kini. Kompas.com/fitriLombok.Barat, Kompas.Com Baiq Nuril Maknun korban UU ITE ini adalah juga korban gempa, rumahnya mengalami rusak sedang dan masih was was berasa di rumah hingga kini.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali ( PK) Baiq Nuril di kasus perekaman ilegal sehingga tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Baiq Nuril kini berharap kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti.

"Posisi kami kecewa dan berharap putusan hakim, khususnya kasasi dan PK (peninjauan kembali) ini, tidak jadi preseden yang membuat korban takut bersuara. Lalu kami desak Presiden Jokowi untuk berikan amnesti," ujar penggagas petisi #SaveIbuNuril dari Institut for Criminal Justice Forum ( ICJR) Erasmus Napitupulu kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: Ini Alasan MA Tolak PK Sehingga Baiq Nuril Tetap Terancam Penjara 6 Bulan

Menurut Erasmus, mekanisme teknis membatalkan eksekusi atau menghapus hukuman diserahkan kepada Presiden. Putusan PK tersebut pun dianggap mengecewakan.

Ia menuturkan, pihak Baiq Nuril sempat memberikan surat ke Presiden Jokowi pada 19 November 2018. Koalisi Save Ibu Baiq Nuril berkunjung ke Kantor Staf Presiden dan memberikan surat kepada Presiden.

"Surat tersebut berisi permintaan pemberian amnesti oleh Presiden kepada Nuril," ungkapnya kemudian.

Baca juga: ICJR Kirim Amicus Curiae ke MA untuk Kasus Baiq Nuril

Presiden merespons permintaan ini dengan meminta Nuril untuk mengajukan grasi jika PK ditolak MA.

Kasus bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Permohonan PK Baiq Nuril, Dinyatakan Tetap Bersalah hingga Menangis di Ruang Sidang

Akibatnya, MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Pelabuhan Patimban Bagi Nelayan

Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Pelabuhan Patimban Bagi Nelayan

Nasional
KPU Tegaskan Tak Bisa Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan di Pilkada

KPU Tegaskan Tak Bisa Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Nasional
KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X