Bisakah Perkawinan Sedarah Dikenakan Pidana? Ini Penjelasan Ahli Hukum

Kompas.com - 05/07/2019, 11:03 WIB
Ilustrasi pernikahan RomannoIlustrasi pernikahan
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jagat media sosial dihebohkan oleh kasus perkawinan sedarah antara sepasang kakak bernama Ansar dan adik bungsunya di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kasus itu runyam tatkala HN, istri sah Ansar, melaporkan perkawinan itu ke ke Mapolres Bulukumba, Senin (1/7/2019). Sebab, Ansar dilaporkan berselingkuh dan menikahi adik kandungnya di lokasi perantauannya di Kalimantan Timur.

Lantas, apakah perkawinan sedarah antara kakak dan adik dapat dikenakan pidana?

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, perkawinan sedarah memang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 8 huruf b, yang berbunyi:

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya".

Baca juga: Pernikahan Sedarah Asal Bulukumba, Sepupu Jadi Wali Nikah hingga Niat Kabur ke Australia

Kendati dilarang dalam UU Perkawinan, perkawinan sedarah rupanya tak bisa dipidana. Menurut Fickar, UU Perkawinan tak mengatur hukuman pidana bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sedarah.

" Perkawinan sedarah itu sesuatu yang enggak mungkin dalam UU Perkawinan. Tapi di dalam UU Perkawinan juga enggak ada pidananya, karena UU Perkawinan bukan hukum pidana tapi hukum administrasi tentang perkawinan," kata Abdul Fickar Hadjar kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Fickar menjelaskan, petugas pencatat perkawinan pun dilarang mengesahkan perkawinan sedarah.

Hal itu tercantum dalam Pasal 20 dalam undang-undang yang sama. Oleh karena itu, perkawinan sedarah tidak bisa dianggap sah dan tidak tercatat oleh negara.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X