Gempa Besar di California, Kemenlu Lakukan Koordinasi untuk Perlindungan WNI

Kompas.com - 05/07/2019, 06:37 WIB
Ilustrasi gempa. ShutterstockIlustrasi gempa.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.comGempa besar berkekuatan 6,4 mengguncang wilayah selatan California, Amerika Serikat pada Kamis (4/7/2019). Gempa terjadi sekitar pukul 10.33 pagi.

Menanggapi ini, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan sedang melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi warga negara Indonesia yang ada di California.

"Sedang dikoordinasikan oleh rekan-rekan di kantor perlindungan WNI," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (5/7/2019) pagi.

Menurut Lembaga Survei Geologi AS (USGS), pusat gempa berada di dekat Lembah Searles di San Bernardino County. Pusat gempa ada di kedalaman 8,7 kilometer yang berarti tergolong gempa dangkal.


Ini merupakan gempa terbesar yang melanda wilayah pantai barat AS sejak 1999. Ketika itu, gempa berkekuatan 7,1 mengguncang Los Angeles.

Hingga saat ini belum ada informasi mengenai adanya korban jiwa akibat gempa ini.

Baca juga: Gempa Berkekuatan 6,4 Guncang California, Terbesar dalam Dua Dekade

Namun, ahli seismologi USGS, Rob Graves mengatakan kekuatan gempa cukup besar untuk menimbulkan kerusakan.

Departemen Pemadam Kebakaran San Bernardino melaporkan melalui Twitter bahwa mereka belum menerima laporan korban cedera.

Akan tetapi, bangunan dan jalan mengalami berbagai kerusakan dalam tingkatan yang berbeda.

"Beberapa bangunan mengalami retakan kecil, saluran air dan listrik terputus, serta longsoran batu di jalan-jalan tertentu. Tidak ada korban cedera atau kebakaran," tulis mereka.

Departemen Pemadam Kebakaran di Kern County, yang meliputi kota Ridgecrest, melaporkan menerima sejumlah laporan insiden, mulai dari permintaan bantuan medis, hingga kebakaran. Evakuasi dilakukan untuk rumah sakit regional.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X