Kompas.com - 04/07/2019, 20:14 WIB
Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM strategis, Jaleswari Pramodhawardhani, saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDeputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM strategis, Jaleswari Pramodhawardhani, saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan menegaskan Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI tak mengatur mengenai jabatan prajurit di institusi sipil. Perpres itu hanya mengatur jabatan fungsional di internal Markas Besar TNI.

"Jabatan fungsional tni ini hanya berlaku di mabes TNI, tidak ada hubungannya dengan institusi sipil," kata Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

Perempuan yang akrab disapa Dani ini menegaskan, sebelumnya tak ada aturan terkait jabatan fungsional TNI. Selama ini yang diatur adalah jabatan struktural TNI.

Baca juga: Menpan RB Tegaskan Perpres Bukan Jalur TNI Masuk ke Instansi Sipil

Oleh karena itu, Perpres yang baru diteken Presiden Joko Widodo ini diperlukan, selain memang merupakan amanat Undang-undang.

"Ini adalah amanat UU TNI dan sudah dikuatkan dengan turunnya aturan dibawahnya yaitu peraturan pemerintah nomor 39/2010 tentang administrasi prajurit yang diterbitkan era Presiden SBY," kata Dani.

Dani lalu menjelaskan, jabatan fungsional yang dimaksud merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam konteks tni misalnya ahli teknik kapal selam, sniper, dosen dan lain-lain.

"Intinya ini adalah untuk menghargai keragaman keahlian yang dimiliki TNI. Karenanya dia adanya di Mabes TNI," kata dia.

Pemberian jabatan fungsional seperti ini, sambung dia, juga sudah ada di Polri. Bahkan Perpres yang mengatur hal itu sudah diteken Jokowi sejak 2017 lalu.

Dani pun menyesalkan banyak pihak yang gagal paham dalam menanggapi Perpres Jabatan Fungsional TNI ini. Menurut dia, banyak pihak yang mencampuradukkan Perpres dengan wacana menempatkan perwira TNI di institusi sipil. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang 'Smart', Komunikatif, dan Energik

Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang "Smart", Komunikatif, dan Energik

Nasional
Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nasional
Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Nasional
Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Nasional
Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.