Kompas.com - 04/07/2019, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memulai proses seleksi administrasi pada Jumat (5/7/2019) besok. Pendaftaran capim KPK via manual pun resmi ditutup pukul 16.00 WIB Kamis (4/7/2019) hari ini.

Sementara pendaftaran online dijadwalkan tutup pukul 24.00 WIB, di hari yang sama.

Hingga pukul 16.00 WIB, Pansel menerima berkas dari 348 pendaftar capim KPK untuk periode 2019-2023. jumlah itu belum ditambahkan dengan pendaftar via online.

"Dari rapat pansel memutuskan pendaftaran tidak diperpanjang. Seleksi administrasi baru dilakukan mulai besok tanggal 5 dan pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 11 Juli," ujar anggota pansel Hendardi dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: ICW Desak Polri dan Jaksa Mundur Sebelum Daftar Capim KPK

Anggota pansel lainnya, Harkristuti Harkrisnowo menambahkan, pansel akan memproses seleksi berkas para pendaftar.

Kemudian, lanjutnya, pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos administrasi pada 11 Juli 2019. Setelah itu, mereka yang lolos tahap administrasi akan mengikuti uji kompetensi.

"Uji kompetensi itu akan dilakukan satu minggu setelah pengumuman tahap administrasi, artinya tanggal 18 Juli 2019," paparnya.

Setelah uji kompetensi yang digelar 18 Juli 2019, seperti diungkapkan Harkristuti, pansel akan mengumumkan hasilnya pada 25 Juli 2019.

Kemudian, lanjutnya, capim yang lolos uji kompetensi akan mengikuti tes psikotes dan profile assessment. Namun, Harkristuti dan pansel lainnya belum menjelaskan detail terkait waktu tahapan seleksi usai pengumuman hasil uji kompetensi.

Baca juga: Pansel Tutup Pendaftaran Langsung, Ada 348 Pendaftar Capim KPK

"Setelah itu kita akan melakukan uji publik. Itu dilakukan supaya masyarakat tahu seperti apa sih calon-calonnya. Namun kami belum bisa memastikan apakah nanti masyarakat yang bertanya bisa live ataukah seperti apa," paparnya kemudian.

Usai uji publik, ujar Harkristuti, capim yang lolos akan memasuki tahap wawancara sekitar awal September. Kemudian pada akhirnya pansel akan memberikan 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo pada September.

"September akan dikasih ke presiden. Namun tanggalnya belum tahu," tuturnya.

Kompas TV Mantan Kabareskrim Polri, Anang Iskandar, mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia bersaing bersama dengan lebih dari 150 orang yang sudah mendaftar untuk ikut seleksi calon pimpinan KPK.<br /> Anang Iskandar menyatakan, pengalamanannya lebih dari 30 tahun di kepolisian, diharapkan bisa menekan korupsi. Ia juga menyampaikan pengalamannya menyidik tindak pidana pencucian uang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.