Pengacara Sesalkan Anggapan Idrus Marham Berkeliaran di Luar Rutan KPK

Kompas.com - 04/07/2019, 18:42 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat hukum Idrus Marham, Samsul Huda menyesalkan pernyataan Ombudsman Jakarta Raya yang menganggap kliennya berkeliaran saat berada di luar Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Kami sangat menyesalkan statement Ombudsman yang terburu-buru membuat kesimpulan sebelum cross check ke pihak KPK. Kami keberatan Saudara Idrus dibilang pelesiran atau berkeliaran. Masak pelesiran di rumah sakit, yang benar aja," kata Samsul dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2019).

Samsul menegaskan, kliennya ke Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC), Jumat (21/6/2019) demi menjalani pengobatan.

Baca juga: Alasan KPK Tak Borgol Idrus Marham di Rumah Sakit

"Dia benar-benar berobat jalan tambal gigi. Kapan berangkat dan pulang, itu sesuai jadwal, kesediaan wali tahanan dan kendaraan. Termasuk menyesuaikan jadwal dokter gigi," kata dia.

Menurut Samsul anggapan kliennya saat itu berkeliaran pada Jumat siang tidak tepat. Sebab, Idrus harus mengikuti shalat Jumat.

"Saudara Idrus shalat Jumat di lantai 6 gedung MMC, dikawal KPK. Bukan berkeliaran," ujarnya.

Ia menegaskan, kliennya taat terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang tahanan. Misalnya, kata dia, merespons positif saat KPK memberlakukan kebijakan memborgol tahanan.

"Soal maladministrasi, kami tidak bisa komentar, karena itu sudah mekanisme internal KPK. Pada dasarnya, aturan apapun yang diwajibkan, Saudara Idrus akan mengikuti tanpa protes," kata dia.

Sebelumnya, Ombudsman menilai terjadi maladministrasi selama pengawalan Idrus di luar Rutan Cabang KPK untuk menjalani pengobatan.

Ombudsman menemukan Idrus tak mengenakan rompi tahanan dan borgol di RS MMC.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, staf pengamanan dan pengawalan melakukan maladministrasi karena membiarkan Idrus ke luar tahanan tanpa rompi tahanan dan borgol.

Baca juga: KPK dan Ombudsman di Antara Persoalan Idrus Marham di Luar Rutan

"Staf juga tidak memberikan laporan kejadian kepada staf pada Rutan KPK serta sesama staf pada pengawalan tahanan dan direktorat pengawasan internal," kata Teguh di Ombudsman, Rabu (3/7/2019).

Ombudsman turut menemukan Idrus memakai sebuah ponsel untuk menghubungi keluarganya. Menurut Ombudsman, staf KPK yang mengawal Idrus tak menegur atau membiarkan penggunaan alat komunikasi itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Biaya Pasien Covid-19 di RS Non-Rujukan Tak Ditanggung Pemerintah

Satgas: Biaya Pasien Covid-19 di RS Non-Rujukan Tak Ditanggung Pemerintah

Nasional
Mahfud Puji Diplomat Silvany Pasaribu: Kita Semua Bangga

Mahfud Puji Diplomat Silvany Pasaribu: Kita Semua Bangga

Nasional
Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

Nasional
Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

Nasional
BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

Nasional
FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

Nasional
LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

Nasional
Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Nasional
Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Nasional
Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Nasional
Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Nasional
8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

Nasional
PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

Nasional
Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X