Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Penjelasan Gerindra soal KTP Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 04/07/2019, 15:11 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Informasi adanya layanan pembuatan kartu tanda pendukung Prabowo-Sandi (KTP-PS) yang bisa dipesan sebagai bentuk kenang-kenangan sekaligus loyalitas kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 menyebar di media sosial.

Kartu ini terdiri dari beberapa kelas, mulai dari Regular, Gold, hingga Platinum Blue, dengan biaya pendaftaran berbeda-beda.

Informasi ini sudah menyebar luas di berbagai platform media sosial sejak akhir Juni 2019. Mereka yang berminat diminta melakukan pemesanan melalui laman ktpprabowo.id.

Partai Gerindra menegaskan, pengadaan KTP-PS ini di luar pengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Narasi yang beredar

Berikut salah satu unggahan yang ditemukan di media sosial:  

Mengacu pada laman penyedia pemesanan KTP-PS, ktpprabowo.id, kartu ini sebagai tanda perjuangan dan kenang-kenangan karena telah membantu perjuangan Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019.

Laman ini dikelola oleh pihak yang mengatasnamakan relawan 02 Pendukung Prabowo Sandi Nasional (PPSN).

Meski demikian, pada laman tersebut juga terdapat sejumlah foto orang yang tengah berpose dengan membawa KTP-PS, termasuk foto sang calon wakil presiden Sandiaga Uno dengan 2 kartu Gold dan Platinum Blue.

Tak hanya potret Sandi, sosok Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga terlihat di laman tersebut. Ia berpose salam dua jari khas relawan 02 bersama seseorang yang memegang KTP-PS.

Akan tetapi, tidak ada bukti yang menunjukkan kedua foto tersebut asli atau hasil rekayasa digital.

Terdapat beberapa jenis KTP-PS yang bisa didapatkan oleh pemesan dengan harga yang juga bervariasi.

Biaya administrasi yang dipatok untuk kartu kelas Reguler Rp 20.000, Gold Rp 35.000, dan Platinum Blue Rp 45.000.

Biaya pembuatan KTP-PSktpprabowo.id Biaya pembuatan KTP-PS

Pemesanan ini akan terus dibuka hingga 10 Juli mendatang. Akan tetapi, saat diakses pada Kamis (4/7/2019) siang, pemesanan ditutup karena alasan tengah menyelesaikan pesanan sebelumnya.

Klarifikasi KOMPAS.com

Menanggapi informasi tentang KTP-PS yang semakin merebak luas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah pihaknya sebagai inisiator pembuatan kartu itu.

Menurut Dasco, pembuatan kartu tersebut tanpa seizin Prabowo ataupun Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Pembuatan KTP PS ini di luar pengetahuan Pak Prabowo, di luar seizin Pak Prabowo, seolah-olah resmi dari Pak Prabowo," ujar Dasco melalui keterangan tertulis, Kamis (4/7/2019).

Dasco mengingatkan pihak penyedia KTP-PS untuk meminta izin terlebih dahulu ke Prabowo dan Sandiaga sebelum memproduksinya. Hal itu karena menyangkut nama baik kedua tokoh  nasional tersebut.

Bahkan, jika tidak digubris Dasco menyebut pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, atas petunjuk Pak Prabowo kami akan mengambil langkah-langkan hukum yang diperlukan untuk itu," kata Dasco.

Selengkapnya, baca juga: Waketum Gerindra: Pembuatan Kartu Tanda Pendukung 02 Tanpa Izin Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com