Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Penjelasan Gerindra soal KTP Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 04/07/2019, 15:11 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Informasi adanya layanan pembuatan kartu tanda pendukung Prabowo-Sandi (KTP-PS) yang bisa dipesan sebagai bentuk kenang-kenangan sekaligus loyalitas kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 menyebar di media sosial.

Kartu ini terdiri dari beberapa kelas, mulai dari Regular, Gold, hingga Platinum Blue, dengan biaya pendaftaran berbeda-beda.

Informasi ini sudah menyebar luas di berbagai platform media sosial sejak akhir Juni 2019. Mereka yang berminat diminta melakukan pemesanan melalui laman ktpprabowo.id.

Partai Gerindra menegaskan, pengadaan KTP-PS ini di luar pengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Narasi yang beredar

Berikut salah satu unggahan yang ditemukan di media sosial:  

Mengacu pada laman penyedia pemesanan KTP-PS, ktpprabowo.id, kartu ini sebagai tanda perjuangan dan kenang-kenangan karena telah membantu perjuangan Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019.

Laman ini dikelola oleh pihak yang mengatasnamakan relawan 02 Pendukung Prabowo Sandi Nasional (PPSN).

Meski demikian, pada laman tersebut juga terdapat sejumlah foto orang yang tengah berpose dengan membawa KTP-PS, termasuk foto sang calon wakil presiden Sandiaga Uno dengan 2 kartu Gold dan Platinum Blue.

Tak hanya potret Sandi, sosok Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga terlihat di laman tersebut. Ia berpose salam dua jari khas relawan 02 bersama seseorang yang memegang KTP-PS.

Akan tetapi, tidak ada bukti yang menunjukkan kedua foto tersebut asli atau hasil rekayasa digital.

Terdapat beberapa jenis KTP-PS yang bisa didapatkan oleh pemesan dengan harga yang juga bervariasi.

Biaya administrasi yang dipatok untuk kartu kelas Reguler Rp 20.000, Gold Rp 35.000, dan Platinum Blue Rp 45.000.

Biaya pembuatan KTP-PSktpprabowo.id Biaya pembuatan KTP-PS

Pemesanan ini akan terus dibuka hingga 10 Juli mendatang. Akan tetapi, saat diakses pada Kamis (4/7/2019) siang, pemesanan ditutup karena alasan tengah menyelesaikan pesanan sebelumnya.

Klarifikasi KOMPAS.com

Menanggapi informasi tentang KTP-PS yang semakin merebak luas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah pihaknya sebagai inisiator pembuatan kartu itu.

Menurut Dasco, pembuatan kartu tersebut tanpa seizin Prabowo ataupun Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com