Rawan "Deal" Politik, ICW Nilai Mekanisme Pemilihan Anggota BPK Harus Diubah

Kompas.com - 04/07/2019, 12:01 WIB
Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz menilai, mekanisme seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan harus diubah.

Donal beralasan, seleksi anggota BPK yang murni dilakukan oleh DPR membuka peluang adanya kongkalikong dalam menentukan nama-nama yang akan duduk di kursi anggota BPK.

"BPK kan (seleksi) seluruhnya mulai dari timsel (tim seleksi) sampai pengambilan keputusan, mereka (DPR). itu menurut saya main mata dan deal-deal politik itu kuat sekali dalam seleksi BPK RI," kata Donal kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

Donal mengusulkan, mekanisme seleksi anggota KPK diubah selayaknya seleksi pimpinan KPK. Dalam proses itu, terdapat panitia seleksi independen yang melakukan proses seleksi.

Namun, Donal berpendapat mekanisme tersebut tak mudah diubah. Sebab, mekanisme pemilihan anggota BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang baru bisa diubah ketika adanya usulan amandemen.

"Menurut saya, itu adalah kesalahan penyusunan undang-undang yang berdampak fatal ketika seleksi lembaga negara hanya menjadi otoritas DPR. Jadi memang ke depan kalau ada wacana amandemen ini harus menjadi concern untuk diperbaiki," ujar Donal.

Baca juga: Ketua BPK: UU Tak Melarang, Politisi Berhak Mendaftar Anggota BPK

Mekanisme pemilihan anggota BPK diatur dalam Pasal 23F Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."

Pemilihan anggota BPK menjadi sorotan karena diikuti sepuluh calon anggota legislatif yang gagal melaju ke parlemen pada Pemilu 2019 lalu.

Mereka yakni Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Daniel Lumban Tobing (PDI-P), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Golkar), Haryo Budi Wibowo (PKB), Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar, Haerul Saleh, (Gerindra).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X