Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Sebut Pemerintahan Sehat Perlu Oposisi yang Kritis Konstruktif

Kompas.com - 04/07/2019, 09:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menilai, pemerintahan yang sehat memerlukan kelompok oposisi yang kritis dan konstruktif.

Yenny mengatakan, kelompok oposisi tersebut penting dihadirkan demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.

"Pemerintahan yang sehat memang selalu dibutukan oposisi yang kritis tetapi konstrutif ya. Jadi oposisi itu penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat tetap terjaga," kata Yenny di Hotel Pullman, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Golkar Khawatir Parpol Oposisi Jadi Duri Dalam Daging jika Dukung Pemerintah

Yenny menegaskan, oposisi yang baik ialah oposisi yang konstruktif, bukan oposisi yang muncul sekadar untuk menghambat dan menjegal program-program pemerintah seperti yang ada di sejumlah negara.

Sebab, Yenny meyakini, kedua kelompok, pemerintah dan oposisi, pasti mempunyai kesamaan cita-cita. Misalnya, keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera atau menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Yenny, kerja sama antarkedua pihak dapat terwujud dalam titik-titik di mana kedua pihak mempunyai kesamaan tersebut.

"Di titik-titik inilah kemudian kerjasama bisa dilakukan. Menurut saya, kalau rekonsiliasinya adalah demi menyuarakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada masalah," ujar Yenny.

Baca juga: Bagaimana Nasib Oposisi jika PAN dan Demokrat Beralih Dukung Pemerintah?

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat bahwa peran partai oposisi tetap dibutuhkan dalam sebuah sistem demokrasi meski sistem presidensial yang dianut Indonesia tak mengenal istilah oposisi.

Namun, kata Mardani, peran oposisi tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Artinya, oposisi berperan sebagai sistem kontrol terhadap seluruh program dan kebijakan pemerintah.

"Akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi kita ketika ada pemerintah yang efektif tapi dikontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/7/2019).

Kompas TV Pasca-ditetapkannya pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, satu hal yang kini tengah ramai diperbincangkan adalah soal jatah kursi menteri di kabinet. Bukan hanya kursi menteri untuk koalisi Indonesia Kerja, kursi menteri untuk parpol yang sebelumnya jadi oposisi juga kian santer diperbincangkan. #MenteriJokowi #KabinetJokowiMaruf #JokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com